Pengamat Militer dari ISESS: Mabes TNI Harus Dalami Dugaan Mayor Dedi Lindungi Tersangka Mafia Tanah

TRIBUN-MEDAN.COM -  Pengamat Militer dari ISESS: Mabes TNI Harus Dalami Dugaan Mayor Dedi Hasibuan Lindungi Tersangka Mafia Tanah di Medan.

Kasus Mayor Dedi Hasibuan kini menjadi sorotan tajam oleh Pengamat Militer dari ISESS.

Mabes TNI diminta mendalami dugaan penasihat hukum Kodam I/Bukit Barisan Mayor Dedi Hasibuan yang diduga memberikan pelindungan terhadap tersangka mafia tanah.

Sebelumnya Mayor Dedi membawa belasan prajurit menggerduk Markas Satreskim Polrestabes Medan guna memberikan bantuan hukum terhadap Ahmad Rosyid Hasibuan (ARH), tersangka terduga mafia tanah yang tak lain adalah keponakan Mayor Dedi Hasibuan.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyatakan, TNI sudah sepatutnya tak sekadar mendalami dugaan pelanggaran disiplin dan pidana Mayor Dedi Hasibuan yang unjuk kekuatan (show of force) di Mapolrestabes Medan pada Sabtu lalu.

Menurutnya, TNI harus menelusuri dugaan praktik pelindungan terhadap tersangka pelaku tindak pidana umum berkedok pemberian bantuan hukum.

"Sekaligus apakah upaya yang dilakukan dengan cara merintangi proses hukum yang sedang berjalan dengan memaksakan penangguhan penahanan, itu dilakukan sendiri atau ada keterlibatan atasan dalam hal itu," kata Fahmi sebagiamana dikutip dari Tribun-medan.com dari Kompas.com, Jumat (11/8/2023).

Singkatnya waktu permohonan penangguhan penahanan

Fahmi menangkap keanehan atas singkatnya waktu permohonan bantuan hukum yang diajukan Mayor Dedi dan pengabulan penangguhan tersangka mafia tanah oleh Polrestabes Medan.

Fahmi mempertanyakan kajian apa yang membuat akhirnya tersangka mafia tanah mendapatkan bantuan hukum dari Mayor Dedi hanya dalam waktu singkat.

"Mengapa juga upaya penangguhan penahanan itu tampak tergesa-gesa sehingga memicu aksi show of force oleh Mayor Dedi dan kawan-kawan," tegas Fahmi.

Selain itu, Fahmi menilai bahwa subyektivitas penyidik kepolisian sering kali problematik, terutama dalam hal pemenuhan hak tersangka.

Namun, kata dia, apa yang dilakukan oleh Mayor Dedi dalam peristiwa penggerudukan Mapolrestabes Medan telah menjadi preseden buruk.

Tak hanya itu, aksi penggerudukan tersebut juga menghadirkan dugaan tak sedap di tengah masyarakat bahwa praktik pelindungan yang tidak patut kerap dilakukan dengan kedok bantuan hukum.

"Karena itu kuat pula dugaan bahwa atasan dan instansi Mayor Dedi juga berkontribusi atas apa yang terjadi dan seharusnya ikut bertanggungjawab," imbuh dia.