Viral Rocky Gerung Tantang Pemerintah hingga Diduga Hina Jokowi: Dia Cuma Pikirkan Nasib Sendiri

TRIBUN-MEDAN.com - Rocky Gerung menjadi sorotan lantaran diduga menghina presiden Jokowi.

Pasalnya, beredar di Twitter video ketika Rocky Gerung membicarakan Presiden Joko Widodo yang mengadakan kunjungan ke Cina dengan menawarkan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan. 

Video itu direkam dalam acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Bekasi yang direkam dalam Youtube SPSI.

Dalam potongan video Rocky Gerung berbicara soal sosok Jokowi yang bila nanti tidak menjabat sebagai presiden. 

"Kalau gak jadi Presiden nanti dia akan jadi rakyat biasa, tapi ambisi Jokowi akan mempertahankan legasinya. Dia pergi ke Cina untuk  tawarkan IKN. Dia mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan dirinya," ujar Rocky Gerung.

"Dia cuma pikirkan nasibnya sendiri, gak memikirkan nasib kita (masyarakat indoneaia dan buruh). Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar dia bakal berdebat dengan Jumhur Hidayat." 

Dalam kesempatan itu Rocky Gerung mengajak seluruh buruh untuk turun ke jalan, terutama pada 10 Agustus 2023. 

"Yuk kita bikin kemacetan di jalan tol. Lebih baik macet di jalan tol dari pada macet di jalan pikiran. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Kekuasaan akan berubah apabila ditandingi oleh massa," ujar Rocky Gerung.

"Semua diskusi dan pertemuan bahas kondisi bangsa, percuma. Sudah saatnya kita buat gara-gara," ungkap Rocky Gerung umbar provokasi.

"Kita harus cari perkara dengan Presiden Jokowi," tegas Rocky Gerung dihadapan Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB).

Karena dengan cari perkara dengan Jokowi.

"Maka kita dapat kembali persoalkan seluruh kebijakan Jokowi selama berkuasa," kata Rocky Gerung.

Rekam jejak Rocky Gerung diduga hina Jokowi, sudah dilakukan berulang kali. 

Aparat bertindak pasif, seakan enggan dituding bungkam kebebasan berbicara. Tapi publik, kelakuan Rocky Gerung pancing emosi rakyat.  

Pimpinan Cabang, Serikat Pekerja, Logam Energi Mesin (PC SP LEM) SPSI Kota/Kabupaten Bekasi Pimpinan Warnadi Rakasiwi menggelar konsolidasi menjelang aksi demo akbar satu juta buruh di Jakarta pada 10 Agustus 2023 mendatang.

Konsolidasi digelar di ruangan Muzdalifah, Islamic Centre, Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani  Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, itu dihadiri ratusan buruh pada Sabtu (29/7/2023) sore.

Terlihat hadir Rocky Gerung itu, juga dihadiri Ketua Umum K-SPSI Mochamad Jumhur Hidayat, Ketua Umum PP SP LEM SPSI Ir.Arief Winardi, Presiden KASBI Neneng Elitos, Ketua Umum PP SPN Joko Heryawan, Presiden ASPEK Mirah Sumirah, Pimpinan SP SPMI Nur Hidayat, Aliansi Buruh Pelabuhan Ahmad Sugeng, Wakil Ketua DPP K-SPSI Idrus, tokoh Buruh Saud Aritonang, dan Ketua DPC FSBDSI Kota dan Kabupaten Bekasi Saepudin dan Sekretaris DPC K-SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi Fajar Winarno.

Said Iqbal Bakal Perintahkan 5 Juta Orang Demo

Partai Buruh mengancam akan kembali berunjuk rasa bila Mahkamah Konstitusi (MK) tak kabulkan gugatan soal judicial review Undang-undang Cipta Kerja Omnibuslaw.

Bahkan, kaum buruh bakal diminta untuk mogok kerja di seluruh Indonesia agar fokus turun ke jalan.

"Kami akan minta 5 juta buruh untuk stop produksi di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh di Monas, Rabu (26/7/2023).

Selain itu, hari ini partai buruh menyerahkan gugatan judicial review presidential threshold 20 persen dan meminta mengubah jadi 0 persen ke MK.

Menurutnya, Timur-timur jumlah pemilih dan penduduknya tidak lebih dari puluhan juta jiwa.

Tapi saat pemilihan umum (Pemilu) jumlah calon presidennya mencapai 16 orang dan berjalan lancar.

Iklan untuk Anda: Warga Riau Yang Sakit Lutut dan Pinggul Wajib Membaca Ini!
Advertisement by
 
"Indonesia daftar pemilihnya 205 juta orang, jumlah penduduknya 267 juta orang, masa cuma 3 orang ini (Capresnya), ini demokrasi terpimpin namanya Capres cuma 3 orang," tegasnya.

Pria berkaos Partai Buruh itu melanjutkan, Indonesia memiliki 18 partai politik yang bakal bertarung di Pemilu 2024.

Seharusnya, ada 18 calon Presiden Indonesia yang ikut dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Toh nanti di putaran kedua tetap tinggal 2, masa kita kalah Perancis, kita kalau nanti mau bahkan di Amerika sebelum ada pemilihan Presiden Internal partainya juga ada konvensi konvensi calon presiden itu banyak orang yang tidur," ungkapnya.

Oleh karena itu, banyaknya Capres yang ikut bertarung maka masyarakat bisa mencari sosok pemimpin terbaik.

"Tetap nah ini kita serahkan judicial review presidential threshold diubah menjadi 0 persen," ungkapnya.

Sebelumnya, Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023) siang.

Mereka ingin memgawal sidang judicial review Omnibuslaw Undang-undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

"Sekarang memasuki sidang yang kelima dan keenam saya akan coba yaitu mendengarkan beberapa saksi. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan partai buruh," katanya.

Menurutnya, partai buruh adalah satu-satunya partai yang bisa membuat judicial review ke MK terhadap Undang-undang Cipta Kerja.

Babkan, Partai Buruh tengah berjuang agar pemerintah membatalkan undang-undang tersebut.

"Ini adalah sifatnya uji formil karena buruh, petani, nelayan, masyarakat kelas pekerja tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di DPR," ucapnya.

(*/Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com