AHY Ngomongin Soal Ekonomi Mandek, Jubir Sri Mulyani Jawab Telak : Pidato Politik yang Menggelitik!

TRIBUN-MEDAN.COM – Juru Bicara Sri Mulyani, Yustinus Prastowo jawab telak soal pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Adapun Yustinus Prastowo, membantah pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, yang menyebut ekonomi dan kesejahteraan Indonesia mengalami kemandekan.

Pernyataan AHY itu dilihat dalam potongan video pidato AHY yang diunggah di akun Twitter @PDemokrat pada 16 Juli 2023.

"Meskipun ada capaian (terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat), tetapi harus kita akui secara jujur, sembilan tahun ini terjadi sejumlah kemandekan dan kemunduran serius," ujar AHY dalam potongan video berdurasi 20 detik tersebut.

Menanggapi hal itu, Yustinus Prastowo pun menyoroti dan memberikan 14 poin sanggahannya.

“Pidato politik yang menggelitik. Saat dunia menjuluki kita “bright spot” di tengah suramnya ekonomi global, tudingan ‘mandek’ bahkan mundur hanya menebar pesimisme. Saya siap menjawab dengan Sanggahan 14 Poin alias #S14P buat Mas @AgusYudhoyono, sebagai pemenuhan hak publik utk diskursus yang sehat dan terbuka," tulis Prastowo dalam akun Twitternya @prastow, Minggu (30/7/2023).

Kedua, Prastowo juga mengatakan pembangunan infrastruktur harus diakselerasi untuk mengejar kemajuan, tingkatkan konektivitas, turunkan biaya logistik, tumbuhkan sektor ekonomi baru. 

Dengan begitu, dia menilai daya saing akan naik dan kesejahteraan merata.

"Ini prasyarat niscaya bagi Indonesia utk maju," cuit Prastowo.

Tak lupa, ia mencantumkan grafik peringkat infrastuktur Indonesia pada 2022 menurut Bank Dunia. Dari 63 negara, Indonesia menempati peringkat ke-52.

"Akselerasi infrastruktur tentu tanpa menomorduakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin, karena faktanya, lebih dari separuh belanja APBN memberikan manfaat langsung kepada masyarakat." ujar Prastowo dalam poin ketiganya.

Dia juga membeberkan data belanja pemerintah untuk perlindungan sosial, petani, dan UMKM.

Misalnya, PKH Rp 14,7 triliun, kartu sembako Rp 22,3 triliun, dan sebagainya.

Pada poin keempat, Prastowo menyebut berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan UMKM, serta masyarakat miskin dan rentan dilakukan melalui subsidi bunga, UMi, dan KUR. 

"Pun demikian dengan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK," tulis Prastowo lagi.