Berita Siantar Terkini

Anggota DPRD Ini Keluhkan Etnis Simalungun Tak Punya Jabatan Penting di Siantar saat Rapat

Baren mengatakan, dari sejumlah pejabat yang duduk di posisi-posisi penting di Pemko Pematang Siantar, tak ada yang diisi oleh ASN etnis Simalungun.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN MEDAN/HO
RDP Komisi I DPRD Siantar dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemko Pematang Siantar, Kamis (27/7/2023). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Anggota Komisi I DPRD Pematang Siantar, Baren Alijoyo Purba meluapkan perasaannya saat menggelar rapat dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemko Pematang Siantar, Kamis (27/7/2023) terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022.

Baren mengatakan, dari sejumlah pejabat yang duduk di posisi-posisi penting di Pemerintah Kota Pematang Siantar, tak ada yang diisi oleh ASN etnis Simalungun. Jabatan itu banyak diisi oleh ASN "penjilat".

Padahal Siantar, kata Baren yang merupakan eks Ibukota Kabupaten Simalungun. Etnis Simalungun adalah tuan rumah di Siantar yang menurut Baren tak lagi mendapat tempat dibanding orang-orang pendatang.

"Orang (etnis) Simalungun adalah orang yang wellcome semua. Yang layak ajukanlah (jadi pejabat). Ini habis semua," ujar Baren Alijoyo Purba, melihat minimnya pejabat etnis Simalungun di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematang Siantar.

Kendati meminta agar etnis Simalungun dipertimbangkan dalam lelang jabatan, rotasi dan mutasi ASN, Baren dan anggota Komisi I DPRD lain seperti Ilhamsyah Sinaga tak lantas memilih ASN Simalungun yang tak punya kapasitas dan kemampuan.

"(Orang Simalungun) yang bodoh pun jangan dipakai," kata Baren.

Baren juga berpesan kepada Plt Kepala BKPSDM Timbul Simanjuntak agar tak menjerumuskan Wali Kotanya sendiri, Susanti Dewayani yang dikenal baik dan dekat dengan semua golongan.

Senada dengan Baren, Ilhamsyah Sinaga juga melihat bahwa kurangnya peran dari etnis Simalungun di Siantar. Ia pun mengaku bingung mengapa hal ini bisa terjadi. Apakah karena minimnya ASN yang memiliki kualifikasi, pengkaderan atau semacamnya.

(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved