LUHUT Marah dan Kecewa Terhadap Bank Dunia, Ini Tanggapan Susi Pudjiastuti

“Bila jujur mengakui, sejak 2020 conectivity di dalam pulau-pulau besar, antar pulau besar di Indonesia menurun drastis,” kata Susi dalam keterangannya, Rabu, (19/7/2023).

Dia mencontohkan penerbangan Banjarmasin ke Palangkaraya menurun karena harus transit ke Jakarta terlebih dahulu.

“Example, dulu dari Banjarmasin ke Palangkaraya/ Balikpapan. Bengkulu Palembang/ tanjungkarang terhubung langsung skrang semua harus ke jakarta dulu!!,” tutur Susi.

Pemilik Susi Air ini juga menyebut daerah lain juga seperti itu. Belum lagi bandara terus bertambah sedangkan penerbangan berkurang. “Begitu juga daerah-daerah lainnya. Bandara baru bertambah tapi penerbangan berkurang. Biaya makin tinggi waktu makin lama. Biaya tranaportasi lautpun bertambah. kontainer Kupang Jakarta jauh lebih mahal daripada Darwin Jakarta dll,” tandasnya.

Diketahui, dari data Bank Dunia, posisi skor LPI Indonesia 3,0. Skor ini juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan data 2018, yang saat itu skor LPI Indonesia mencapai 3,15. Adapun, kinerja LPI dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timeline, dan tracking & tracing.

Dari 6 indikator LPI tersebut, Indonesia mengalami kenaikan pada sisi customs dari 2,67 pada 2018 menjadi 2,8. Sementara itu, indikator infrastructure juga tercatat naik menjadi 2,9 dari sebelumnya 2,89.

Jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara, yang masuk dalam laporan ini, peringkat pertama ditempati oleh Singapura dengan skor LPI mencapai 4,3, disusul oleh Malaysia yang berada di peringkat 31 secara global, dengan skor LPI 3,6.

Sayangnya, Indonesia masih tertinggal dari Thailand yang berada di urutan ke-37 secara global, dengan skor LPI 3,5. Sementara itu, Filipina dan Vietnam masing-masing berada di urutan ke-47 dan 50 dengan nilai LPI sama yaitu 3,3.

Luhut ke IMF: Kalian Jangan Macam-macam...

Baru-baru ini juga, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sempat melayangkan amarah ke International Monetary Fund (IMF).

Luhut awalnya mengatakan, IMF mempertanyakan alasan pemerintah melarang ekspor bahan baku mentah seperti nikel dan bauksit. Hal itu dia sampaikan dalam agenda Digital Government Award SPBE Summit 2023 yang dihelat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (20/3/2023) lalu.

"Kemarin hari Jumat lalu (17 Maret 2023), dari IMF datang ke kantor saya. Mempertanyakan mengenai kenapa kita larang apa namanya ekspor raw material itu atau critical mineral. Itu saya sampaikan kepada mereka 'eh lihat saya bilang, kalian di negara-negara maju itu selalu melihat negara berkembang itu seperti di bawah saja lah'," ujarnya secara virtual.

"Kalau kami tidak mempunyai nilai tambah ini kapan kami nikmatin (hasil sumberdaya alam)? Kapan rakyat kami, rakyat Indonesia di pedesaan itu di Indonesia Timur akan ada seperti sekarang ini (sejahtera) setelah tujuh tahun, delapan tahun setelah hilirisasi," sambung Luhut dikutip Tribun-Medan.com dari Kompas.com.

Luhut yang pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini menekankan kepada IMF agar tidak memandang remeh Indonesia. Sebab, kata dia, Indonesia adalah negara besar yang kaya dengan sumber daya alam (SDA).

"Saya jelaskan panjang lebar sama tim IMF itu, mereka akhirnya mengatakan paham bahwa negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. Saya bilang 'we are great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami. Mungkin 20 tahun 10 tahun yang lalu kalian bisa lihat kami atau yuk guys look down Indonesia, today you can not do it'," ucap Luhut.