Sosok Lawrence TP Siburian di Balik Kisruh Partai Golkar yang Akan Menggulingkan Airlangga Hartarto

Ia aktif dalam berbagai bidang organisasi, baik di lingkup nasional maupun Internasional.

Lawrence TP Siburian juga merupakan wakil Badan Hukum , Hak Asasi Manusia dan otonomi Daerah Partai Golongan Karya.

Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Partai Golkar.

Profil:

Wakil Ketua Komite Etik Munaslub GOLKAR  2016 - Saat ini

Chairman & Founder Lawrence TP Siburian & Associates Agu 2000 - Saat ini

Sekretaris Jenderal Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Jun 2010 - Jun 2015.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) 

Ketua Bidang Hukum dan HAM - Ketua Mahkamah Partai Golongan Karya Agustus 2014 - 2015

Founding Partner Lawrence, Maharaja & Partners Januari 1999 - Agustus 2001

Associate Lawyer: Law Firm Partahi & Juan Felix Januari 1993 - Agustus 1997

Dosen tamu di Universitas Kristen Indonesia Agustus 1983 - Agustus 1992.

Dosen Tamu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS

Associates Lawyer: Juwono & Associates Januari 1982 - Agustus 1987.

Sekolah Hukum Universitas George Washington. Master of Laws (LLM) Hukum Umum 2009 - 2012

Universitas George Washington. Magister Hukum (LL.M.) Hukum Kekayaan Intelektual 2007 - 2008

Universitas Georgetown. Master of Laws (LL.M.)

Universitas Indonesia (UI). Gelar Master Hukum Bisnis 2000 - 2002

Universitas Indonesia (UI) Sarjana Hukum (LL.B.), Hukum Tata NegaraHukum 1976 - 1984

Lisensi dan Sertifikasi:

AIPLA (American Intellectual Property Law Association)

Capital Market Legal Consultant

The Indonesian Capital Market Supervisory Agency (“BAPEPAM”).

IBA (International Bar Association)

IKADIN (Indonesian Bar Association)

IPBA (Inter Pacific Bar Association)

PERADI (Perhimpunan Advocat Indonesia)

Menangani perkara:

Merpati Nusantara 2013. Dalam sidang kasus penyewaan pesawat oleh PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan menanyakan duduk perkara kasus ini kepada penasihat hukum Merpati di Amerika Serikat, Lawrence Siburian. Lawrence menegaskan perkara ini masuk ranah perdata karena merupakan kasus wanprestasi

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum. Legal Konsultan Januari 1978 - Juni 1981.

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com