MAFIA TANAH Picu Bencana Ekologis di Langkat, Sejumlah Kasus di Kejati Sumut Mengendap

TRIBUN-MEDAN.COM,LANGKAT- Aksi mafia tanah di Sumatra Utara, khususnya di Kabupaten Langkat makin menjadi-jadi.

Sayangnya, aparat penegak hukum 'melempem' dalam menghadapi pelaku mafia tanah ini.

Bahkan, beberapa kasus mafia tanah yang ditangani Kejati Sumut tak juntrung kejelasannya hingga saat ini.

Teranyar, aksi mafia tanah memicu bencana ekologis di Dusun III, Desa Kwala Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Sejumlah kawasan hutan mangrove (bakau) di desa tersebut kini beralih fungsi menjadi kebun sawit dan tambak, menggantikan kelestarian tanaman Rhizophora di pesisir pantai Langkat.

Sejak lahan beralih fungsi jadi tambak dan kebun sawit, permukiman warga sering terjadi banjir pasang.

Bahkan, terjadi abrasi marah, hingga nelayan kesulitan mendapatkan biota laut. 

Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kwala Gebang, Buyung meyebutkan, ratusan hektare hutan mangrove awalnya beralih fungsi menjadi tambak.

Setelah itu, dikelola para mafia tanah untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

"Sekarang permukiman sering mengalami banjir rob dan abrasi tanah. Sering menderita lah kita sebagai masyarakat di Kwala Gebang ini. Karena, kawasan hutan di sini sudah dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," ucap Buyung, Sabtu (15/7/2023).

Lanjut Buyung, ia mendesak pihak terkait agar menindak tegas siapa pun oknum yang merusak kawasan hutan mangrove.

Jika tidak segera ditindak, dikhawatirkan keseimbangan ekosistem akan hancur.

Meskipun sudah dilaporkan ke pihak terkait, kata Buyung, namun belum juga ada tindakan.

Perambahan dan perusakan hutan masih saja terjadi dan laporan masyarakat terkesan diam di tempat.

Pada kesempatan yang sama, tokoh adat dan masyarakat lainnya juga menyampaikan keberatannya.