Sholat Pria dan Wanita 1 Shaf, Muhammadiyah Desak Pemerintah Bubarkan Al Zaytun

TRIBUN-MEDAN.com - Desakan untuk menertibkan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu terus berdatangan dari berbagai pihak. 

Kali ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah menertibkan Ponpes Al Zaytun yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam.

Haedar menyatakan hal itu seusai salat Iduladha di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu (28/6/2023).

“Agar segera ada tindakan yang tegas, terhadap berbagai pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam dan dengan koridor kehidupan dan berbangsa,” ujar Haedar.

Haedar yakin Menko Polhukam Mahfud MD bisa menyelesaikan masalah yang ditimbulkan Al Zaytun.

“Kami percaya nanti sesuai dengan tugas yang diemban oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD akan bertindak yang tegas, adil dan merawat ketertiban bersama,” ujar Haedar.

Akan tetapi, Haedar Nashir mengingatkan agar masyarakat tidak bertindak sendiri terkait hal ini.

“Jangan bertindak sendiri-sendiri dan kemudian lalu kita menjadi terpecah belah soal ini,” ujar Haedar.

Sebelumnya, Ponpes Al Zaytun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi.

Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat, itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa, misalnya saf salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki.

Karena kontroversi itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

Hal ini diputuskan setelah Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya pada Sabtu (24/6/2023) sore.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jawa Barat Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa Mahks, serta perwakilan dari Polri, BNPT, dan Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam pertemuan sore itu, Ridwan Kamil melaporkan proses investigasi dari tim yang dibentuknya.

Rekomendasi dari pria yang karib disapa Kang Emil ini lantas ditindaklanjuti Mahfud dengan tiga langkah hukum.

Salah satunya mengusut tindak pidana yang dilakukan ponpes.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud menyatakan, Kepolisian RI (Polri) akan menangani tindak pidana secara langsung.

"Polri akan menangani tindak pidananya, pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya," kata Mahfud, Sabtu.

Alasan Pria dan Wanita Salat 1 Saf

Dalam kesempatan itu, sebelumnya Panji Gumilang sesumbar ingin mengangkat harkat dan martabat wanita.

Hal itu diungkapkannya ketika membahas alasan jemaah pria dan wanita salat dalam saf yang sama.

Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaytun kini tengah menuai kontroversi karena diduga telah melakukan penistaan agama.

Baru-baru ini, beredar video mengenai cara beribadah Panji Gumilang dan pengikutnya yang dianggap nyeleneh.

Panji Gumilang pun membeberkan sederet alasan mengajarkan pria dan wanita salat dalam satu saf.

Padahal dalam ajaran Islam, pria salat di saf depan, sedangkan wanita berada di saf belakang.

Pria 76 tahun itu sesumbar ingin menyamakan kedudukan pria dan wanita dalam salat.

"Kemudian kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan salat kemudian ada wanita, saya mengedepankan fikih sosial," ungkapnya.

"Mengangkat harkat martabat wanita yang selama ini terpinggirkan."

"Baru dimulai dalam politik, itu pun baru 30 persen."

"Sedangkan dalam pemahaman saya berdasarkan Al-Quran, sama, tidak pernah dikesampingkan, sejajar," sambungnya.

Panji Gumilang pun tak terima ketika dicap sesat oleh banyak pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ia menyebut perbedaan dalam cara beribadah bukanlah suatu masalah.

"Kalau soal itu saja lantas sesat, menyesatkan, bagaimana dunia?

"Itu hak asasi manusia untuk menjalankan ibadah menurut keyakinannya, dasar kami Al-Quran." katanya.

"Jangan cari persamaan, kalau persamaan semua selesai dunia ini."

Panji Gumilang turut menyinggung soal kebebasan beragama.

Ia berdalih, setiap orang memiliki hak untuk beribadah dengan caranya sendiri.

"Itu anggapan yang tidak sama dengan anggapan kita oke-oke saja, saya juga tidak menyalahkan orang itu."

"Inilah kebebasan beragama, siapa pun tidak boleh memberikan stigma," tandasnya. 

(*/ Tribun-Medan.com)