Berita Viral

Usai Mimpi Satu Kereta dengan Megawati, Mendadak SBY Sebut Cawe-Cawe Jokowi Tak Salah: Hak Presiden

SBY memberikan pernyataan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi tak salah. Pernyataan ini tentu berbanding terbalik dengan sikap yang dahulu. 

TRIBUNNEWS/BIRO PERS/CAHYO BRURI SASMITO
PRESIDEN Joko Widodo (kiri) menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) di Istana Merdeka, beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com - SBY memberikan pernyataan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi tak salah. Pernyataan ini tentu berbanding terbalik dengan sikap yang dahulu. 

Apalagi Demokrat berada di kubu Koalisi Perubahan atau pun oposisi pemerintah. Kini SBY tampak mulai mendekatkan diri dengan Jokowi setelah mengungkapkan mimpi satu kereta dengan Megawati dan Jokowi. 

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan kerja politik mendukung bakal calon presiden (capres) tertentu bukan sebuah kesalahan.

"Adalah hak Presiden Jokowi untuk memberikan endorsement kepada siapapun untuk menjadi Capres dan atau Cawapres. Tidak boleh endorsement yang berarti dukungan dan 'keberpihakan' itu dianggap keliru," kata SBY dalam tulisannya yang berjudul "Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi)" yang disampaikan kepada kader Partai Demokrat dalam forum Mimbar Demokrat di Jakarta, Senin (26/6/2023).

"Jika untuk menyukseskan 'jago' yang didukungnya Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut pendapat saya itu juga tidak keliru," lanjut SBY.

Baca juga: Pelajar Tewas di Binjai saat Asmara Subuh bukan Karena Kebut-kebutan, Keluarga Beberkan Fakta

Baca juga: Bursa Transfer - Satu Pemain Kunci Real Madrid Ini Tak Bertahan Jika Mbappe Gabung Los Blancos

Akan tetapi, SBY mengingatkan supaya Jokowi dalam mendukung kandidat tertentu menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tidak melanggar undang-undang dan menggunakan fasilitas negara.

Menurut SBY, Jokowi sebagai pemimpin harus memastikan penyelenggaraan Pilpres 2024 adil dan terbuka untuk semua pihak.

Dia juga berharap Jokowi tidak menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan perangkat negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, penegak hukum, badan usaha milik negara (BUMN) dan perangkat negara yang lain buat memenangkan kandidat tertentu.

"Siapapun di negeri ini, tentu termasuk Presiden, jika melakukan perbuatan sehingga sebuah pemilihan umum, termasuk Pilpres, benar-benar tidak bebas, tidak jujur dan tidak adil (istilah lain yang sering kita dengar Pilpres tidak lagi free and fair) ini sudah berkategori melanggar konstitusi," ujar SBY.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyatakan tidak bisa bersikap netral dan melakukan cawe-cawe (ikut campur) menjelang ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Salah satu alasannya adalah Jokowi menginginkan sejumlah programnya tetap berjalan setelah masa kepemimpinannya selesai.

Baca juga: Pelajar Tewas di Binjai saat Asmara Subuh bukan Karena Kebut-kebutan, Keluarga Beberkan Fakta

Baca juga: Festival Kopi Pakpak Bharat Digelar, Tawarkan Aneka Cita Rasa Kopi sebagai Suguhan Utama

(*)

Berita sudah tayang di kompas.com

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved