Begini Aturan Soal Vaksin dan Masker Usai Jokowi Cabut Status Pandemi, Diluar Masih Wajib Bermasker?

TRIBUN-MEDAN.COM – Begini aturan soal vaksin, masker, dan pengobatan usai Presiden Joko Widodo cabut status Pandemi Covid-19.

Adapun Presiden Joko Widodo resmi mencabut status Pandemi Covid-19 pada Rabu (21/6/2023), sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Setelah status pandemi Covid-19 dicabut, kebijakan protokol kesehatan termasuk pemakaian masker, akses vaksinasi dan obat-obatan secara bertahap berubah.

Berikut selengkapnya:

1. Masker

Sebelum endemi ditetapkan, pemerintah berkali-kali menyebut memakai masker di tempat umum bukan lagi merupakan kewajiban.

Memakai masker hanya bersifat imbauan atau anjuran, sama seperti sebelum pandemi Covid-19.

Bagi orang yang sakit dan berpotensi menularkan, memakai masker tetap dianjurkan.

Terkait pemakaian masker di transportasi umum, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum lama ini menerbitkan empat Surat Edaran (SE),

meliputi SE Kemenhub Nomor 14 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan dengan Transportasi Darat, dan SE Kemenhub Nomor 15 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan dengan Transportasi Laut.

Baca juga: Jokowi: Pencabutan Bebas Visa 159 Negara Sudah Melalui Evaluasi

Lalu, SE Kemenhub Nomor 16 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan dengan Transportasi Udara, dan SE Kemenhub Nomor 17 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan dengan Kereta Api.

SE yang berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023 itu menyebutkan, penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19.

Namun, tetap dianjurkan menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19, sebelum dan saat melakukan perjalanan dan kegiatan di fasilitas publik. Aturan ini sudah diumumkan di KRL Commuter Line Jabodetabek.

2. Vaksinasi

Pemerintah berencana menerapkan vaksinasi berbayar sesaat setelah Covid-19 menjadi endemi.

Baca juga: Diduga Belum Vaksin, Calon Penumpang Ini Ngotot Naik Kereta Api Hingga Adu Mulut Dengan Sekuriti

Namun, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, rencana itu masih terus digodok.

Sejauh ini, vaksinasi Covid-19 tetap gratis sehingga ia pun meminta masyarakat segera vaksin.

"Masih dibahas dan nanti siapa yang paling dianjurkan, kita masih tunggu rekomendasi ITAGI. Ayo vaksin," kata Nadia, Kamis (22/6/2023).

Sebelumnya, wacana vaksin berbayar disampaikan pula oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Muhadjir menyampaikan, pendanaan vaksinasi dibebankan kepada masing-masing individu.

Hal ini mengingat APBN tidak selamanya menanggung pembiayaan seperti saat pandemi Covid-19.

Baca juga: RESMI - Jokowi Hapus Status Pandemi Covid-19 di Indonesia Per Hari Ini, Kini Memasuki Masa Endemi

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) memiliki masa tugas yang sewaktu-waktu berakhir.

Sedangkan masyarakat yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tetap dibayarkan pemerintah.

"Nanti pendanaannya, pembiayaannya tidak gratis lagi, tapi dibebankan kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan yang tidak mampu, nanti dimasukkan PBI iuran dari pemerintah," kata Muhadjir usai Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Bandara Vanuatu di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

3. Pengobatan

Pengobatan Covid-19 pun serupa dengan rencana vaksinasi berbayar.

Nantinya, pengobatan Covid-19 tidak lagi ditanggung pemerintah seperti saat pandemi sejak tahun 2020.

Rencana ini masih dalam pembahasan.

Nadia sekali lagi menekankan, sejauh ini skema pembiayaan masih sama.

"Masih dalam pembahasan ya skema pembiayaan Covid-19 ke depan. Belum ada perubahan sampai nanti keluar aturan baru," jelas dia.

Baca juga: Jawaban Menohok Presiden Jokowi saat Ditanya Akan Rayakan Ulang Tahun : Saya Orang Desa

Sementara Muhadjir pernah menyampaikan, akses pengobatan dan obat tidak lagi gratis.

Mekanisme dan prosedur pembayaran berubah, menjadi ditanggung BPJS Kesehatan sesuai dengan kelas yang dipilih oleh peserta.

"Sama. Jadi semua obat kembali ke prosedur normal. Jadi BPJS kesehatan sebagai penjaminnya," jelas Muhadjir.

(*/TRIBUN-MEDAN.COM)

Baca juga: Presiden Jokowi Geram Anggaran Stunting Tidak Tepat Sasaran, Bobby Nasution: Bukan di Medan

Baca juga: Presiden Usai Jokowi Dalam Mimpi SBY Adalah Anies Baswedan Harap Nasdem