Waduh Jokowi Ngamuk, Anggaran Stunting 10 M, Tapi Dipakai Rapat dan Perjalanan Dinas Rp 6 M

“Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu, untuk pameran, jelas,” katanya.

Selain itu, Jokowi mengungkap, ada pula suatu daerah yang mengalokasikan Rp 1 miliar untuk membangun dan merehabilitasi balai.

Mestinya, kata dia, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi.

Namun, fakranya, sebanyak Ro 734 juta atau 80 persen justru dipakai untuk honor pegawai, rapat, dan perjalanan dinas.

“Ini sudah enggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian,” kata kepala negara.

Untuk mengatasi persoalan ini, Jokowi menyebut, dibutuhkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP diminta serius mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Presiden berpesan agar pengawasan difokuskan pada orientasi hasil.

Dia ingin, alokasi APBN dan APBD lebih tepat guna ke masyarakat, bukan malah fokus ke rapat atau perjalanan dinas.

“Jika tidak diawasi, hati hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak?” tutur mantan Wali Kota Solo itu.

(*/TRIBUN-MEDAN.COM)

Baca juga: Presiden Jokowi Beri Restu Jika Kaesang Maju Pilkada Depok, Tapi Ingatkan Soal Tanggung Jawab

Baca juga: Presiden Jokowi Sumbangkan Sapi Kurban Berbobot 1 Ton untuk Sumut, Begini Penampakannya