HEBOH DPR Minta Jatah 80 Kursi Bisnis Garuda untuk Berangkat Haji, Alasannya Pengawasan Ibadah Haji

"Saya kira kalau PT Garuda mengiyakan begitu saja permintaan DPR, itu bisa saja masuk kategori gratifikasi," ujarnya.

Permintaan jatah kursi business class tersebut, kata Lucius, merupakan hal yang menyimpang mengingat DPR merupakan wakil rakyat, sedangkan permintaan tersebut didasari oleh kepentingan pribadi.

Ia juga mengatakan, permintaan tersebut sulit dipahami mengingat tujuan keberangkatan anggota DPR bukan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.

"Ini bukan kunker (kunjungan kerja) kan," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, DPR seharusnya paham bahwa permintaan keistimewaan tersebut merupakan bentuk konflik kepentingan yang harus dihindari.

Pasalnya, kata Lucius, konflik kepentingan adalah akar dari praktik korupsi.

"Kalau terlalu sering menggunakan kekuasaan lembaga untuk kepentingan pribadi, maka praktik korupsi, suap, dan gratifikasi akan sulit diberantas," tuturnya.

(*/Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com