Tawarkan Proposal Damai Konflik Rusia-Ukraina, Prabowo Dianggap Blunder, Elektabilitas Turun?

TRIBUN-MEDAN.COM - Proposal damai yang disodorkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam penyelesaian konflik Rusia-Ukraina dianggap blunder.

Bahkan, sejumlah pihak menganggap wawasan Prabowo Subianto kurang lewat usulan penyelesaikan konflik ini.

Lalu akankah statement Prabowo akan berdampak pada turunnya elektabilitas sang menhan pada gelaran Pilpres 2024 mendatang?

Dalam beberapa hasil survei, Prabowo Subianto memang menempati posisi pertama.

Kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo dengan paut angka yang cukup besar, dan dilanjutkan Anies Baswedan di posisi ketiga.

Dikutip dari Kompas.com, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai, opsi yang disampaikan Prabowo dalam konflik Rusia Ukraina adalah gagasan buruk.

"Ini adalah bentuk invasi satu negara ke negara lain, bukan konflik internal," tegas Araf dalam siaran pers, Rabu (7/6/2023).

Selain buruk, Al Araf juga menilai gagasan referendum tersebut aneh.

Pasalnya, Ukraina merupakan bangsa yang merdeka dan berdaulat, sehingga gagasan referendum merupakan tawaran yang keliru.

Menurutnya, konsep ini tak sejalan dengan konstitusi yang menegaskan pentingnya Indonesia menghormati kedaulatan negara lain.

Menurutnya, usulan Prabowo sudah bertentangan dengan konstitusi.

"Dalam kebijakan luar negari yang sesuai konstitusi maka kebijakan luar negeri kita harus menghormati kedaulatan negara lain dan perdamaian dunia," tegas Araf.

Ia menambahkan, konsep referendum yang diusulkan Prabowo juga tidak mencerminkan penghormatan hak asasi manusia (HAM).

Dengan tegas, Araf menyebut, adanya konsep referendum itu justru menunjukkan rendahnya wawasan internasipnal dan hukum internasional Prabowo Subianto.

"Proposal Pemerintah RI yang disampaikan oleh Menhan Prabowo terkait agresi Rusia atas Ukraina mencerminkan rendahnya wawasan internasional dan hukum internasional Pemerintah RI khususnya Menteri Pertahanan," terang dia.