Di Singapura, Prabowo Subianto Tegaskan Bakal Kirim Pasukan Perdamaian ke Ukraina: Saya Minta ke PBB

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menegaskan bakal mengirim pasukan ke Ukraina panelis pada pembahasan “Resolving Regional Tensions” di Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Prabowo mengatakan bakal mengirim pasukan perdamaian di Ukraina. 

Prabowo, yang saat ini ikut mencalonkan diri sebagai presiden di Pemilu 2024, juga menekankan pentingnya gencatan senjata dalam fragmentasi politik Rusia-Ukraina.

Menurutnya perang tersebut telah memberi dampak buruk kepada rakyat sipil.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan “Resolving Regional Tensions” di Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Menurut Prabowo, perang di Eropa yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun ini telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia.

Baca juga: Tawarkan Pasir Putih dan Air Jernih, Pulau Mursala dan Kalimantung Ramai Dikunjungi Wisatawan

Baca juga: LINK NONTON Live Streaming Final Man City Vs Man United, Tak Tayang TV Lokal, Akses di Sini via HP

Padahal, dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya Covid-19.

Untuk mencegah semakin memburuknya keadaan termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, serta makin banyaknya korban jiwa, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari Pertemuan Shangri-La Dialogue.

"Yang pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata," ujar Prabowo dalam siaran pers, Sabtu (3/6/2023).

Upaya kedua, lanjut Prabowo, meminta kedua belah pihak mundur 15 kilometer dari titik gencatan senjata sekarang ini.

"Ketiga, meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini.

Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," usul Prabowo.

Dia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara.

"Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian," tegas Menhan.

Sementara itu, Perwakilan Tinggi dan Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell Fontelles yang menjadi panelis bersama Prabowo mengakui biaya yang harus ditanggung Uni Eropa untuk perang di Ukraina sangat tinggi.