News Video
Menteri PUPR Basuki Bantah Jusuf Kalla, Soal Pernyataan Jalan Tol Dibangun Swasta
Menurut Basuki, sumber dana pembangunan proyek infrastruktur pemerintah berasal dari berbagai pihak alias campuran.
TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membantah pernyataan Jusuf Kalla (JK) soal pembangunan jalan tol di Indonesia.
Sebelumnya, Jusuf Kalla menyebut anggaran untuk membangun jalan tol bukan dari pemerintah, melainkan dari swasta.
Menurut Basuki Hadimuljono, sumber dana pembangunan proyek infrastruktur pemerintah berasal dari berbagai pihak alias campuran.
Di antaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu, ada pula dukungan konstruksi guna menaikkan rate internal of return (IRR) atau indikator tingkat efisiensi suatu investasi.
"Tidak semuanya investor," ujar Basuki, dikutip dari Kompas.com, Kamis (25/5).
Basuki menyebut, APBN menyokong sekitar 30 hingga 40 persen pembangunan berbagai infrastruktur.
Sementara, sisanya bersumber dari swasta dan KPBU.
Menurut Basuki, formulasi pembiayaan semacam ini juga berlaku dalam pembangunan jalan tol.
Sebelumnya, JK meminta pemerintah fokus membangun jalan tak berbayar.
Ia menyebut, jalan tol yang kerap dibanggakan pemerintah anggarannya bersumber dari swasta.
"Jadi anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu oleh investor oleh swasta," ujar JK di Universitas Paramadina, Selasa (23/5).
Dalam kesempatan lain, JK juga menyoroti masalah jalan di Lampung yang viral karena rusak.
Sementara, pemerintah justru membanggakan pembangunan jalan tol berbayar.
(Tribun-Video.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "JK Sebut Jalan Tol Bukan Dibangun Pemerintah, tapi Investor dan Swasta",
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Jalan Tol Dibangun Swasta
Jusuf Kalla
Menteri PUPR
jalan tol
Basuki Hadimuljono
| Empat Anggota DPRD Medan Mangkir, Kejaksaan Tinggi Sumut: Senin dan Selasa Kita Panggil Lagi |
|
|---|
| Kuasa Hukum Ketua DPRD Sumut Sebut Dua Akun Dilaporkan ke Polda Sumut, Kasus Pencemaran Nama Baik |
|
|---|
| Dua Anggota DPRD Medan yang Dipanggil Kejaksaan Tinggi Sumut Kasus Peras Pengusaha Tak Kunjung Hadir |
|
|---|
| KEPALA BAYI PUTUS Saat Proses Persalinan Diduga Lakukan Malpraktek, Ini Penjelasan Dinkes Tapteng |
|
|---|
| Respon Bupati Langkat Syah Afandin Soal Ratusan Kilo Sabu Diamankan Polisi di Perairan Langkat |
|
|---|