Menteri PUPR Bongkar Taktik Vendor Menangkan Tender di Kementerian: Istri hingga Anak Digoda

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono datangi Gedung Merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/5/2023).

Adapun pertemuan KPK dengan Kementerian PUPR membahas soal penguatan integritas antikorupsi bagi penyelenggara negara.

"Saya kira, pertama, yang namanya, terutama di Kementerian PUPR yang melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur, semua pasti berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Sekitar 70 persen kalau menurut surveinya KPK penyimpangan mulai perencanaan, pengadaan barang, bahkan sampai dengan pelaksanaan," kata Basuki di KPK

Basuki Hadimuljono pun mengungkapkan taktik yang kerap digunakan oleh para vendor dalam "menggoda" pejabat-pejabat negara.

Jika vendor tidak berhasil menggoda pejabat setingkat menteri, mereka akan mencoba ke direktur jenderalnya.

Jika itu pun tidak berhasil, para vendor akan berupaya melalui istri dan anak-anak dari pejabat tersebut.

"Anaknya enggak bisa, ke saudaranya," ungkap Basuki dalam konferensi pers di KPK, Kamis.

Basuki Hadimuljono menjelaskan pengalamannya yang beberapa kali digoda oleh para vendor yang berusaha untuk memenangkan lelang tender di kementeriannya.

Hal ini menjadi permasalahan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan infrastruktur di Kementerian PUPR.

"Ada 70 persen kalau menurut surveinya KPK, mulai dari perencanaan, pengadaan barang, sampai dengan pelaksanaan," jelasnya.

Meskipun godaan kerap mengintai, Basuki menyatakan pentingnya bagi penyelenggara negara untuk menahan diri dan menjaga integritas.

"Kami-kami sebagai aparat penyelenggara negara inilah yang harus dibentengi dengan integritas," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian PUPR akan melakukan upaya perbaikan pada 15 ruas jalan provinsi di Lampung yang mengalami kerusakan.

Basuki mengumumkan bahwa tender proyek perbaikan ruas jalan tersebut akan dilakukan pada bulan Mei 2023.

Anggaran sebesar Rp800 miliar dari APBN 2023 telah disiapkan untuk proyek perbaikan tersebut.