JK Minta Anies Rebut Kekuasaan, Mendadak Singgung Utang Negara hingga Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

Jusuf Kalla (JK) Minta Anies Rebut Kekuasaan, Mendadak Singgung Utang Negara hingga Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

TRIBUN-MEDAN.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) memberikan pesan kepada bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan, untuk merebut kekuasaan.

Dia mengatakan, kekuasaan itu perlu direbut lewat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang untuk mendatangkan kemajuan dan menjaga agar Indonesia tetap dalam keadaan damai.

Awalnya, JK menyebut ketidakadilan yang terjadi belakangan bisa menimbulkan terulangnya peristiwa kerusuhan Mei 1998.  

Hal itu ia sampaikan di depan Anies dalam acara HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Jangan sampai (terjadi lagi kerusuhan), mari kita jaga agar tidak (terjadi lagi), tetapi tidak hanya menjaga, rebut kekuasaan untuk kemajuan," ujar JK dalam pidatonya, Sabtu (20/5/2023).

"Pemilu itu memang merebut kekuasaan dengan demokrasi," sambung dia.

Tokoh yang juga mendukung Anies dalam Pilpres 2024 itu kemudian menyebut ada banyak masalah di negeri ini, termasuk utang luar negeri yang semakin membesar.

Selain itu masalah keamanan juga masih jadi isu penting, khususnya di wilayah Papua.

"Jadi banyak masalah-masalah, Anies, adinda, lima tahun yang datang bukan tempat yang nyaman. Tetapi kalau bisa diselesaikan, merupakan hero dan pahlawan kemanusiaan," ucap JK.

JK menyebut berutang memang gampang, tetapi yang susah adalah mereka yang membayar utang. Jika terpilih, Anies disebut akan mewarisi negeri yang membayar utang hingga ribuan triliun rupiah per tahunnya.

"Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan sebenarnya ialah yang menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya ia berani tampil untuk menyelesaikan persoalan, itulah harapan kita semua," pungkas JK.

Jusuf Kalla: Pemerintah Bayar Utang Rp 1.000 Triliun Setahun, Terbesar Sepanjang Sejarah Sejak Merdeka

Jusuf Kalla (JK) menyinggung utang luar negeri yang semakin menumpuk di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

 JK mengatakan, ekonomi Indonesia memiliki permasalahan baik di dalam dan luar negeri, khususnya utang luar negeri yang semakin menumpuk.