SPESIALNYA Johnny G Plate Tersangka Korupsi 8 Triliun, Tak Dipecat Nasdem Malah Beri Bantuan Hukum

Diketahui, kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo mencapai Rp 8,32 triliun.

Hal itu diketahui ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa keberadaan tower BTS itu melalui satelit.

"Tiang itu dilihat oleh satelit oleh BPKP. Kan hanya ada 985 itu pun semua yang dijadikan sampel tak ada, hanya barang-barang mati. Mangkrak," ujar Mahfud ditemui di Hotel Bidakara, Kamis (17/5/2023).

Mahfud mengatakan, proyek BTS 4G Kominfo dimulai sejak 2020 dengan rancangan anggaran mencapai Rp 28 triliun yang akan dikeluarkan hingga 2024.

Pemerintah kemudian menggelontorkan dana Rp 10 triliun untuk proyek pembangunan tower BTS 4G jangka waktu 2020-2021 dengan target 1.200 tower.

"Tapi, sampai akhir 2021 barangnya enggak ada. Lalu diperpanjang sampai Maret (2023)," tambahnya.

Mahfud menambahkan, pada kurun Desember 2021 hingga Maret 2023, ditargetkan pembangunan 4.800 tower BTS. Akan tetapi, hingga saat ini, hanya terdapat 985 tower BTS 4G yang telah dibangun, namun itupun tidak bisa digunakan.

Surya Paloh Tantang Kejagung RI Buktikan Aliran Dana ke Partai Nasdem

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menantang Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menelusuri dugaan uang korupsi Menkominfo Johnny G Plate yang diduga mengalir ke salah satu partai politik (parpol) nya.

Ia menyatakan, partainya akan bersikap kooperatif bila Kejagung RI ingin melakukan pemeriksaan terhadap kadernya. 

Sebagaimana diketahui, Menkominfo Johnny G Plate telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo 2020-2022. 

"Partai ini (NasDem) ingin transparansinya seutuhnya. Sekali lagi, saya katakan transparansi. Periksa seluruh kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan. Dari barat timur. Atas bawah. Siapa saja yang terlibat," kata Surya Paloh di DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023). 

Selain itu, ia meminta kepada Kejagung RI untuk tak ciut dalam melakukan pengembangan kasus dugaan rasuah itu yang ditaksir merugikan keuangan negara sekitar Rp 8 triliun tersebut.

Paloh mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa memberi keistimewaan kepada pihak tertentu. 

"Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal, tanpa ada lex specialis dalam artian privileges. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Nah, makin sedih lagi kita. Semakin sedih," katanya.

Dia berharap kasus ini bebas dari kepentingan politik mana pun. "Kalau bertanya Nasdem memberikan dukungan sepenuhnya, saya bilang totalitas kita akan berikan," kata Paloh.