Jusuf Kalla Heran Sikap Presiden Jokowi yang Terlalu Ikut Campur Pilpres, Bandingkan dengan Masa SBY

TRIBUN-MEDAN.com - Jusuf Kalla mengaku heran dengan sikap Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024. 

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia itu bicara soal dinamika politik jelang Pilpres 2024.

Salah satu yang dibicarakan adalah bagaimana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dianggap publik terlalu jauh ikut campur soal koalisi partai politik di Pilpres 2024.

Awalnya, JK meminta agar Presiden Jokowi tidak terlalu jauh ikut campur soal koalisi.

"Selalu saya katakan jangan terlalu jauh, sampai pengumuman koalisi ada suka atau tidak suka. Presiden musti berada di tengah karena tidak akan ikut lagi," kata JK dalam wawancara khusus bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di kediaman JK kawasan Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (12/5/2023).

Memang, JK mengatakan berbeda soal ketika petahana ikut lagi dalam kontestasi.

"Walaupun running lagi ya diharapkan jangan memanfaatkan aparat karena itu yang membelah, kalau aparat pemerintahan itu mengikuti arahan presiden yang ada," kata dia.

JK pun menceritakan pengalamannya sebelum Pemilu 2014 ketika dua kali ikut Pemilu yakni 2004 ketika rezim Megawati Soekarnoputri dan 2009 rezim Susilo Bambang Yudhoyono.

"Zamannya Bu Mega ya walaupun Bu Mega ikut dia sama sekali tidak mau mempergunakan aparat karena dia tahu dasarnya, juga SBY pada akhir masa jabatannya," kata dia.

Saat ditanya apakah Presiden Jokowi sekarang sudah terlalu jauh ikut campur, JK menjawab santai.

"Ya di Indonesia tidak lagi rahasia. Ini bagi saya hanya mengingatkan agar mencapai pemilu yang jurdil, walaupun sistem pemilu kita yang terumit ya," kata dia.

"Tapi damai sebenarnya selama lima kali, enggak ada konflik antara masyarakat. Yang ada korbannya penyelenggaranya karena rumitnya ini, ada Pilpres, parlemen di samping partainya ada nama-namanya juga dicoblos, pelaksanaannya, perhitungannya susah," pungkasnya.

PKS Dukung Pernyataan JK

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukung pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terlibat urusan pilpres.

Menurutnya pernyataan JK itu merupakan pemikiran dari seseorang yang demokratis.

"Saya pikir itu pikiran orang-orang demokrasi ya, orang-orang demokratis yang sangat perhatian," katanya di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Saat ditanya apakah Presiden Jokowi terlalu mencampuri urusan pilpres, Habib Abie enggan mengomentari lebih jauh.

Namun menurutnya apa yang disampaikan JK harus menjadi perhatian serius.

"Saya pikir penilaian pak JK cukup baik," tandasnya.

Sebelumnya, Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk terlalu ikut campur dalam urusan politik dalam jabatannya sebagai pemimpin tertinggi RI.

Hal ini merupakan respons JK terkait pertemuan para Ketua Umum (Ketum) partai politik (parpol) dalam lingkaran pemerintah Jokowi-Amin yang sebelumnya diundang ke Istana Negara.

Harusnya, jika melakukan pertemuan di Istana Negara, yang dibahas adalah soal pembangunan dan kemajuan negara, bukan ihwal politik dan koalisi.

"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di istana, membicarakan tentang urusan pembangunan. Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem). Tapi berarti ada pembicaraan politik" kata JK di kediamannya, Sabtu (6/5/2023).

Menurut JK, Jokowi harusnya mengikuti langkah Presiden sebelumnya seperti Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk tidak terlalu melibatkan diri dalam urusan politik.

Apalagi mengingat Jokowi telah memasuki babak akhir pemerintahnya.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," tuturnya.

Sebelumnya para petinggi parpol pendukung pemerintah diundang oleh Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Mereka diantaranya Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Anak Nikita Mirzani Ngaku Malu dengan Tabiat Ibunya, Ogah Jelek-jelekkan Antonio Dedola: Dia Baik

Baca juga: Bobby Nasution Copot Kadis Ketapang Medan, Dianggap Gagal Mengawasi Proyek Lampu Pocong

(*)

Berita sudah tayang di tribunnews.com