NEGARA KACAU - Perang Saudara di Sudan, Perang Etnis di India, Ratusan Orang Tewas, Ribuan Luka-luka

TRIBUN-MEDAN.COM - Perang Saudara di Sudan, Perang Etnis di India, Ratusan Orang Tewas, Ribuan Luka-luka.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak atau Unicef menerima laporan bahwa sedikitnya 190 anak kehilangan nyawa akibat konflik antara militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat atau RSF. Berbagai perkiraan internasional, termasuk intelijen Amerika Serikat, menyebutkan konflik bersenjata ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Laporan Unicef disampaikan oleh juru bicara organisasi tersebut, James Elder, di kantor utama mereka di Geneva, Swiss, Jumat kemarin.

Laporan itu dihimpun oleh berbagai fasilitas kesehatan dan organisasi kesehatan di Sudan. Sebanyak 190 anak tewas, 528 orang dewasa dan 1.700 anak luka-luka akibat konflik yang berlangsung sejak tanggal 15 April itu.

Menurut Elder, data ini masih harus dipastikan dan ditelaah lagi oleh Unicef. ”Pastinya, kami mengkhawatirkan jumlah anak yang menjadi korban lebih besar karena ini data anak-anak yang dirawat oleh fasilitas kesehatan. Anak-anak yang tidak sempat dibawa ke fasilitas kesehatan atau meninggal di daerah yang tidak ada akses ke layanan medis belum terhitung,” tuturnya.

PBB menghitung jumlah korban tewas secara keseluruhan telah mencapai 700 orang dan luka-luka melebihi 5.000 orang. Gelombang pengungsi terus terjadi dan PBB memperkirakan setidaknya akan ada 860.000 warga Sudan yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka.

Organisasi Migran Internasional (IOM) mendata, sejauh ini sudah 450.000 warga Sudan yang pergi dan sebanyak 115.000 orang di antaranya ke luar negeri. Mesir, negara yang berbatasan langsung dengan Sudan di utara, menerima aliran pengungsi terbanyak. Ada 52.000 warga Sudan dan 4.000 warga asing yang memasuki Mesir.

PBB menghitung, tahun ini dibutuhkan biaya 445 juta dollar Amerika Serikat untuk menyantuni warga Sudan. Sebelum konflik pun, sepertiga dari warga atau setara dengan 15 juta jiwa sudah hidup di bawah garis kemiskinan dan bergantung pada bantuan sosial internasional. Konflik ini mengakibatkan bencana kemanusiaan. Tidak berakhirnya pertempuran membuat bantuan susah diedarkan kepada masyarakat.

Konflik bersenjata di Sudan ini pecah akibat ”perang bintang”, yaitu perebutan kekuasaan dua jenderal. Panglima Militer Sudan Abdul Fattah Burhan melawan Pemimpin Pasukan Dukungan Cepat (RSF) Mohamed Hamdan Dagalo. Keduanya tidak mau kehilangan kekuatan apabila pemerintahan negara tersebut dialihkan ke tangan sipil yang dipilih oleh rakyat. Dagalo menolak RSF dilebur ke dalam militer.

Menurut kesaksian Duta Besar Indonesia untuk Sudan Sunarko dan mahasiswa Indonesia di sana yang telah diungsikan, pertempuran ini terjadi tanpa ada angin atau pendahuluan apa pun. Pada 15 April pagi, tiba-tiba baku tembak dan serangan udara dimulai.

Amerika Serikat dan Arab Saudi bertindak sebagai penengah. Setelah pekan lalu militer dan RSF melangsungkan gencatan senjata selama tiga hari, dalam akun Facebook mereka, militer menyetujui memperpanjang gencatan selama tujuh hari. Akan tetapi, laporan berbagai media arus utama di Khartum mengatakan bahwa tembak-menembak masih terjadi secara sporadis.

Konflik juga menyebar tidak hanya di Khartum dan kota-kota satelitnya, Omdurman dan Bahri. Di utara, kota Darfur juga bergejolak. AS telah menjatuhkan sanksi ekonomi, baik bagi para petinggi militer maupun RSF. ”Semua yang terlibat konflik ini telah mengkhianati rakyat Sudan yang menginginkan transisi ke pemerintahan sipil yang demokratis,” kata Presiden AS Joe Biden.

Direktur Intelijen Nasional AS Avril Haines, yang membawahkan seluruh badan intelijen di negara tersebut, memaparkan bahwa konflik ini akan berlangsung dalam waktu lama. Baik Burhan maupun Dagalo meyakini hanya kekuatan persenjataan yang akan mengakhiri pertikaian mereka. Akibatnya, itikad untuk maju ke meja perundingan kecil sekali.

Selain itu, militer dan RSF sama-sama mencari pembenaran melalui bantuan pihak luar. Militer Sudan didukung oleh Pemerintah Mesir yang mengirimkan persenjataan. RSF didukung oleh mantan jenderal dari Libya, Khalifah Haftar. Uni Emirat Arab juga mendukung RSF dengan alasan bahwa kelompok bersenjata ini menentang kepemimpinan militer Sudan dan Burhan yang condong ke arah Islamis radikal.

Kedua pihak bersikeras agar persyaratan mereka dipenuhi sebelum berunding. Letnan Jenderal Yasser Atta yang merupakan bagian dari militer mengatakan bahwa harus ada penegakan keadilan. ”Dagalo harus menyerahkan diri dulu untuk diadili, baru bisa ada negosiasi,” katanya kepada surat kabar Al Hadath.

Sementara itu, dilansir dari Al Arabiya, Koalisi untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC), organisasi masyarakat sipil Sudan yang menentang kediktatoran dan mendukung demokrasi serta pemberdayaan masyarakat, menyerukan agar masyarakat di wilayah yang tidak dilanda konflik turun ke jalan untuk berunjuk rasa. ”Kita harus menunjukkan bahwa negara ini milik rakyat, bukan kelompok elite. Perubahan dari rakyat dan rakyat mendorong gencatan senjata,” kata juru bicara FFR, Yasser Arman. 

Jumlah korban meninggal akibat konflik bersenjata antara Militer Sudan dan Paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) bertambah menjadi 528 orang, per hari Sabtu (29/4/2023). Dalam pernyataannya, Kementerian Kesehatan (Kemkes) Sudan menyebutkan 4.599 orang terluka akibat kekerasan di Sudan selama 15-27 April 2023.

Pembicaraan Damai Digelar di Jeddah Arab Saudi

Sementara, utusan pasukan paramiliter Sudan akan menghadiri pembicaraan dengan militer Sudan yang dijadwalkan Sabtu kemarin di Jeddah, kata pemimpin mereka, sementara mediator internasional pertemuan itu mendesak diakhirinya konflik yang telah menghancurkan negara itu. Inisiatif AS-Saudi adalah upaya serius pertama untuk mengakhiri tiga minggu pertempuran yang telah mengubah sebagian ibu kota Sudan, Khartoum, menjadi zona perang dan menggagalkan rencana yang didukung internasional untuk mengantarkan pemerintahan sipil setelah bertahun-tahun kerusuhan dan pemberontakan.

Riyadh dan Washington sebelumnya menyambut "pembicaraan pra-negosiasi" antara militer dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter, dan mendesak mereka untuk secara aktif terlibat setelah banyak gencatan senjata yang dilanggar. Tetapi kedua pihak telah memperjelas bahwa mereka hanya akan membicarakan gencatan senjata untuk kemanusiaan, bukan untuk merundingkan penyudahan perang. Memastikan kehadiran kelompoknya, pemimpin milisi RSF Mohamed Hamdan Dagalo, umumnya dikenal sebagai Hemedti, mengatakan dia berharap pembicaraan akan mencapai tujuan yang dimaksudkan untuk mengamankan perjalanan yang aman bagi warga sipil.

Angkatan bersenjata Sudan mengatakan mereka mengirim delegasi ke kota Laut Merah pada Jumat malam, tetapi utusan khusus Dafallah Alhaj mengatakan tentara tidak akan duduk bersama dengan delegasi mana pun yang mungkin dikirim RSF "pemberontak". Sementara itu Hemedti telah bersumpah untuk menangkap atau membunuh pemimpin militer Abdel Fattah al-Burhan, dan ada juga bukti di lapangan bahwa kedua belah pihak tetap tidak mau berkompromi untuk mengakhiri pertumpahan darah. Di kota Bahri di seberang Sungai Nil dari Khartoum, pesawat tempur terdengar semalaman dan ledakan mengejutkan penduduk. "Kami tidak meninggalkan rumah karena kami takut peluru nyasar," kata seorang penduduk setempat yang menyebut namanya Ahmed. Seorang saksi mata di Khartoum Timur melaporkan bentrokan senjata dan serangan udara di daerah pemukiman pada Sabtu.

Mobil duta besar Turki juga ditembaki penyerang tak dikenal, kata seorang sumber diplomatik Turki. Duta besar itu aman di dalam kedutaan.  Konflik Sudan meletus pada 15 April, menyusul runtuhnya rencana transisi menuju demokrasi yang didukung secara internasional. Burhan, seorang perwira militer karir, mengepalai dewan penguasa yang dibentuk setelah kudeta militer 2021 dan penggulingan otokrat lama Omar al-Bashir 2019, sementara Hemedti, mantan pemimpin milisi, adalah wakilnya.

Sebelum pertempuran, Hemedti telah mengambil langkah-langkah seperti mendekati partai sipil yang mengisyaratkan dia memiliki rencana politik yang besar. Burhan menyalahkan perang atas "ambisi" -nya.

Bencana Kemanusiaan

Negara-negara Barat telah mendukung transisi ke pemerintahan sipil di negara yang berada di persimpangan strategis antara Mesir, Arab Saudi, Ethiopia, dan wilayah Sahel Afrika yang bergejolak. Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan sedang melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk berbicara dengan para pemimpin Saudi.

Arab Saudi memiliki hubungan dekat dengan Burhan dan Hemedti, keduanya mengirim pasukan untuk membantu koalisi pimpinan Saudi dalam perangnya melawan kelompok Houthi di Yaman. Kerajaan juga fokus pada keamanan di Laut Merah, yang berbagi dengan Sudan. PBB telah secara signifikan mengurangi operasinya di Sudan setelah tiga karyawannya terbunuh dan gudangnya dijarah, dan meminta jaminan perjalanan bantuan kemanusiaan yang aman.

Pertempuran juga berdampak pada infrastruktur vital dan menyebabkan penutupan sebagian besar rumah sakit di daerah konflik. Badan-badan PBB telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika bentrokan berlanjut. Organisasi Kesehatan Dunia, Sabtu, mengatakan mereka telah mengirim bantuan medis ke Port Sudan, tetapi sedang menanti izin keamanan dan akses yang telah mencegah beberapa pengiriman tersebut mencapai Khartoum, di mana beberapa rumah sakit yang beroperasi kehabisan persediaan.

Turki Pindahkan Kedutaan

Pemerintah Turki akan memindahkan kedutaan besarnya di Sudan dari Khartoum ke Port Sudan. Keputusan itu diambil setelah kendaraan duta besar Turki di negara tersebut terkena tembakan di tengah pertempuran yang masih berlangsung antara militer dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). "Dengan rekomendasi dari pemerintah transisi dan tentara Sudan, kami memutuskan untuk memindahkan kedutaan kami sementara ke Port Sudan untuk alasan keamanan," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu kepada awak media, Sabtu (6/5/2023).

Pada Sabtu lalu, kendaraan duta besar Turki untuk Sudan terkena tembakan. Belum diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas aksi penembakan tersebut, namun kantor berita Turki, Anadolu Agency, melaporkan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa penembakan itu.

Pada Sabtu lalu, Arab Saudi serta Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi dimulainya pembicaraan langsung antara militer Sudan dan RSF di Jeddah. "Kerajaan Arab Saudi dan AS menyambut dimulainya pembicaraan pra-negosiasi antara perwakilan Angkatan Bersenjata Sudan dan RSF di Jeddah pada 6 Mei 2023," demikian pernyataan bersama Saudi-AS yang dirilis di kantor berita Saudi Press Agency (SPA).

"Kerajaan Arab Saudi dan AS mendesak kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kepentingan bangsa Sudan dan rakyatnya dan secara aktif terlibat dalam pembicaraan menuju gencatan senjata serta mengakhiri konflik, yang akan menyelamatkan rakyat Sudan dari penderitaan dan menjamin ketersediaan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang terkena dampak," kata Saudi-AS dalam pernyataan bersamanya.

Saudi dan AS menekankan, upaya pembicaraan antara militer Sudan dan RSF memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk negara-negara Quad (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, dan AS), Liga Arab, dan mitra dari Mekanisme Trilateral. Saat ini, Sudan diketahui tengah dibekap konflik yang melibatkan militer dan kelompok RSF. Pertempuran antara kedua kubu itu pecah pada 15 April lalu. Konfrontasi antara militer dan RSF terjadi ketika Sudan tengah berusaha melakukan transisi politik menuju demokrasi pasca ditumbangkannya rezim mantan presiden Omar al-Bashir pada 2019. Sebelum dilengserkan, al-Bashir telah memerintah di Sudan selama 26 tahun. Militer dan RSF adalah pihak yang berperan dalam menjatuhkan al-Bashir.

Perang Etnis di India, Ribuan Warga Dievakuasi

Di sisi lain, perang suku di India, 55 orang tewas, ratusan korban dirawat di rumah sakit, ribuan warga dievakuasi. Kerusuhan terjadi sejak Selasa (2/5/2023) lalu.

Korban tewas kerusuhan etnis/suku di negara bagian Manipur, India, telah menembus 55 orang.

Selain itu ratusan orang dirawat di rumah sakit, dan sebanyak 23.000 orang harus dievakuasi dan dipindahkan.

Sekitar 55 orang dilaporkan tewas dan sebanyak 260 orang di rawat di rumah sakit setelah terjadinya bentrikan antara kelompok etnis Kuki dan Meitei.

Jumlah tersebut dilaporkan oleh pejabat rumah sakit di Kota Imphal, Minggu (7/5/2023) malam.

Sementara itu, militer India mengatakan 23.000 warga sipil telah lari dari bentrokan tersebut, dan dipindahkan ke markas militer dan garnisun di negara bagian.

Menurut pejabat rumah sakit Imphal di Institut Ilmu Medis Regional, Institut Ilmu Medis Jawaharlal Nehru, dan Rumah Sakit Distrik Churachandpur, kebanyakan luka yang diderita adalah luka tembak.

“Kebanyakan pasien datang dengan sejumlah luka peluru atau dipukul di kepala dengan tingkat,” ujar Dr Mang Hatzow dari Rumah Sakit Distrik Churachandpur di Manipur kepada CNN.

Tentara India telah dikerahkan ke jalanan, dan selama lima hari internet diputus.

Pemimpin kelompok pemuda suku yang bekerja di Imphal, mengatakan rumahnya telah dirusak dan digeledah pada 4 Mei.

Sejak itu, ia pun tinggal di kamp tentara.

“Apa yang kita saksikan ini adalah adanya serangkaian serangan yang sistematis dan terencana dengan baik,” kata sang pemimpin pemuda yang menolak menyebut identitasnya dengan alasan keselamatan.

“Eksekusinya hampor klinis dan mereka tahu persis rumah tempat tinggal dari orang-orang komunitas suku,” tambahnya.

Ia mengatakan banyak rumah yang dibakar, semua gereja dirusak dan beberapa dibakar.

“Saya nyaris tak bisa melarikan diri. Massa sudah adalah di dalam rumah. Saya memanjat paga ke rumah tetangga. Saya baru saja datang dengan tas laptop saya ke kamp ini. Saya tak punya apa-apa,” katanya.

Ia mengatakan ada sekitar 5.500 orang yang tinggal di kampnya, dan total ada sekitar enam atau tujuh kamp di Imphal.

(*/tribun-medan.com/kompas.id/reuters/AP)

Baca juga: Perang Suku di India, 55 Orang Tewas, Ratusan Korban Dirawat di Rumah Sakit, Ribuan Warga Dievakuasi