Usai Bima, Kini Muncul Sosok TikToker Rahma, Sindir Pemerintahan Aceh

TRIBUN-MEDAN.com - Usai viral TikTokers Bima yang singgung pemerintahan Lampung, kini muncul pula sosok Rahma yang kritik kinerja Pemerintah Aceh.

Kritik soal pemerintahan Aceh itu disampaikan Rahma melalui akun TikTok pribadinya @rahma_11.11.

Baca juga: Jokowi Prank Gubernur Lampung, Bima Yudho Sindir Pedas Arinal Djunaidi: Kenak Lo!

Melalui akun TikToknya itu, mahasiswa salah satu kampus di Aceh tersebut dengan lantang menyuarakan aspirasinya mengenai pemerintahan Aceh.

Tak segan-segan, Rahma juga menyinggung soal korupsi yang menggerogoti pemerintahan Aceh, mulai dari pemerintahan desa hingga pemerintahan provinsi.

Lebih jauh, Rahma berbicara tentang kemiskinan yang terus melanda Aceh, hingga para pejabat yang rela 'saling bacok' demi memperebutkan kekuasaan.

Selain itu ia juga menyinggung soal Provinsi Aceh tidak berkembang, meski mendapatkan dana otsus yang cukup besar.

"Aceh gak maju-maju. Gimana mau maju kalau pemerintahnya koruptor. Apalagi pemerintah tingkat desa, belum lagi pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi," ucap Rahma.

"Jangan tanya sama kami mana bukti kami korupsi, karena kami tidak merekam saat kalian memakan uang rakyat. Cukup tunjukkan pada kami saja, mana buktinya kalau kalian mengelola dana otsus (otonomi khusus) dengan baik dan benar. Hasilnya mana?" sambung Rahma.

Tak berhenti di situ, lebih jauh Rahma mengatakan mungkin saja dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, ia kemudian mempertanyakan insfrastruktur yang mana yang sudah dirasakan masyarakat Aceh.

"Bangun infrastruktur? Infrastruktur yang mana? Sifatnya ghoib tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan?, Atau fokus mensejahterakan rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat yang di rumah kalian?" ucap Rahma.

Kritikan yang diungkapkan oleh mahasiswa asal Aceh tersebut kemudian dikuatkan dengankondisi Aceh yang disebut sebagai provinsi termiskin di Sumatera.

"Kalo kalian mengelola dana Otsus dengan baik dan benar, nggak mungkin Aceh nedapatkan julukan provinsi termiskin di Sumatera. Nggak mungkin Aceh mendapatkan rangking ke-13 provinsi terkorup di Indonesia," kata Rahma.

Lebih lanjut, Rahma kemudian menyinggung mengenai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, di mana dalam UU tersebut disebutkan bahwa tahun 2027 adalah tahun terakhir Aceh mendapat dana otsus.

“Apalagi saya mendapatkan info bahwa tahun 2027 adalah tahun terakhir kita (Aceh) mendapat dana otsus sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Di 2028 kita ga ada lagi dana otsus,”

“Bayangkan, pemerintah Aceh mendapatkan dana otsus saja tidak sanggup membuat Aceh berkembang maju. Apalagi kalau dana ostusnya sudah tidak ada lagi,” ungkap Rahma.