Daftar 10 Tuntutan Buruh di Momen Hari Buruh, Cabut UU Cipta Kerja Nomor 6

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Partai Buruh dan gabungan Serikat Buruh di Sumatera Utara menggelar aksi peringatan hari buruh Internasional (May Day) di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (1/5/2023).

Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, mengatakan, aksi ini digelar di beberapa titik termasuk Kantor DPRD Sumut, Kantor BPN Sumut dan Bundaran SIB Medan Jalan Gatot Subroto.

Dalam kesempatan itu, Willy mewakili serikat buruh di Sumut menyampaikan 10 tuntutan di hadapan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut Abdul Haris Nasution.

"Kami menuntut di antaranya meminta pemerintah untuk segera mencabut UU Cipta kerja nomor 6 tahun 2023. Karena itu jelas memiskinkan kaum buruh Indonesia. Kedua kami meminta agar pemerintah mencabut RUU kesehatan yang juga akan memiskinkan rakyat," ujar Willy.

Ketiga, pihaknyameminta pemerintah dan DPR mengesahkan RUU pekerja rumah tangga.

Keempat, memilih presiden yang pro rakyat kecil, kelima menolak parlementary treshold yang 4 persen karena dianggap tidak demokratis.

"Kemudian tuntutan lokal kami mengusung kasus-kasus tanah, pertanian dan hak petani yang hari ini dirampas oleh perusahaan swasta. Ada tanah eks HGU PTPN 2 Tanjung Morawa dan yang lainnya yang hari ini dijualbelikan oleh perusahaan properti. Kami meminta agar gubsu mengusut itu," ujarnya.

Willy menuturkan, pihaknya juga meminta Gubernur Sumut melalui Dinas Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan kasus-kasus perburuhan di Sumut.

"Sksi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Memang apabila hari ini pemerintah tidak mengatensi aksi kami maka Partai Buruh akan melakukan aksi untuk menolak penindasan rakyat kecil di Sumut," katanya.

Daftar 10 Tuntutan Buruh

1. Meminta pemerintah untuk segera mencabut UU Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Karena itu jelas memiskinkan kaum buruh Indonesia.

2. Meminta agar pemerintah mencabut RUU kesehatan yang juga akan memiskinkan rakyat.

3. Kami meminta pemerintah dan DPR mengesahkan RUU pekerja rumah tangga,

4. Reforma Agraria dan kedaulatan pangan

5. Pilih presiden yang pro kaum buruh dan rakyat kecil.

6. Tolak HOSTUM (Hapus OutSourcing dan Tolak Upah Murah), 

7. Kami menolak parliamentary threshold yang 4 persen karena kami anggap tidak demokratis.

8. Selesaikan sengketa tanah eks HGU PTPN 2 Tanjung Morawa dan yang lainnya yang hari ini dijualbelikan oleh perusahaan properti.

9. Kami meminta agar Gubsu, BPN Sumut, Polda Sumut, mengusut permasalahan lahan di Sumut.

10. Selesaikan kasus-kasus perburuhan di Sumut.

Jawaban Kadisnaker Sumut

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara Abdul Haris Nasution menanggapi tuntutan para buruh saat melakukan aksi di depan kantor Gubernur Sumut dalam rangka peringatan hari buruh Internasional, Senin (1/5/2023).

Abdul Haris mengaku pihaknya mengapresiasi aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh secara damai.

Ia menuturkan, seluruh tuntutan nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk ditindaklanjuti.

"Kami tentunya sudah mendengar semua orasi dan kami sudah menerima 10 aspirasi yang semuanya akan menjadi atensi kami. Kami himpun analisis dan akan kami laporkan kepada bapak gubernur sehingga nanti tentu ada petunjuk dari pimpinan untuk di tindak lanjuti," ujarnya.

Ia mengatakan, tuntutan dari para buruh sebelumnya itu sudah diinventarisasi dan pada beberapa kasus sudah dilakukan penyelesaian.

"Dengan adanya penekanan pada hari ini kami pastikan kepada kita semua itu akan segera kita tindak lanjuti, kami mengharapkan untuk memberikan informasi yang mungkin saja di internal saya itu tidak tersampaikan," ucapnya.

Partai Buruh dan gabungan Serikat Buruh di Sumatra Utara menggelar aksi peringatan hari buruh Internasional (May Day) di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (1/5/2023).

Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, mengatakan, aksi ini digelar di beberapa titik termasuk Kantor DPRD Sumut, Kantor BPN Sumut dan Bundaran SIB Medan Jalan Gatot Subroto.

Dalam kesempatan itu, Willy mewakili serikat buruh di Sumut menyampaikan 10 tuntutan dihadapi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut Abdul Haris Nasution.

(cr14/tribun-medan.com)