Hartanya Capai 7 Miliar, KPK Didesak Periksa Gubernur Lampung yang Disebut Intimidasi Bima Yudho

TRIBUN-MEDAN.com - Harta kekayaan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tengah menjadi sorotan publik. 

Arinal bermasalah dengan TikToker Bima Yudho. Arinal disebut tak terima dengan kritikan Bima Yudho yang menyebutkan Provinsi Lampung tidak maju.  

Desakan agar harta kekayaan Arinal Djunaidi diperiksa datang dari Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani.

Julius mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung bukan kali pertama berurusan dengan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didesak untuk memeriksa Pemerintah Provinsi Lampung imbas curhatan Tiktokers Bima.

KPK diminta untuk bergerak melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung karena kritikan mengenai buruknya infrastruktur Lampung seperti yang disebut Tiktokers.

Hal itu juga melihat seringnya Pemerintah Provinsi Lampung berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani yang mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung bukan kali pertama berurusan dengan KPK.

Bahkan, ia juga mengungkapkan pimpinan daerah di Lampung sudah lima kali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi saat kepemimpinan Agus Rahardjo.

"Kita tahu Lampung pernah diperiksa oleh KPK akibat dugaan korupsi dan sepertinya tidak mengubah situasi, artinya apa? tanda bahaya ini harus ditangkap oleh KPK untuk memeriksa lebih detail,” ucapnya yang dikutip Tribun Medan, Selasa (18/4/2023)

Ia juga mengatakan, KPK harus curiga ada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk perbaikan jalan raya.

Yang mana kenyaaannya di lapangan, jalan raya yang diperbaiki cepat rusak dan tidak ada kemajuan dari tahun ke tahun.

Menurut Julius, korupsi modus infrastruktur ini merupakan hal lumrah dan harus disegera diselidiki KPK.

Sehingga disebutnya korupsi infrastruktur sudah menjadi modus umum di level-level Pemda dan lokal.

“Artinya, ini jadi masukan untuk memeriksa," pungkasnya.