Reaksi AHY, Kubu Moeldoko Muncul Lagi, Syarif Hasan Curiga Menggagalkan Pencapresan Anies Baswedan

TRIBUN-MEDAN.com - Kubu Moeldoko muncul lagi menggugat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat.

Seperti diketahui kubu Moeldoko telah mengajukan Peninjauan Kembali atau PK atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Partai Demokrat yang dipimpin AHY.

 Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarifuddin Hasan alias Syarif Hasan menyatakan, seluruh kader Partai Demokrat akan solid untuk melawan upaya hukum kudeta dari kubu KSP Moeldoko.

Kata dia, seluruh anggota Partai Demokrat bakal bersatu untuk tetap mempertahankan keputusan Kemenkumham atas ketua umum yang sah yakni Agus Harimurti Yudhoyono.

"Ya tentunya partai Demokrat akan melawan semua usaha untuk mengambil alih Demokrat semua kader solid untuk berjuang dan membela ketua umum yang sah," kata Syarif saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Wakil Ketua MPR RI itu memastikan kalau semangat dari para anggota Partai Demokrat akan menyatu.

Sebab, apa yang dilakukan oleh Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan pada 2021 lalu itu merupakan upaya yang melanggar konstitusi.

"Semangat ini sangat mengkristal dan sangat masif seluruh Indonesia, karena ini melanggar konstitusi melanggar demokrasi, dan mencedireai demokrasi dan UU kepartaian," tutur dia.

Lebih lanjut, Syarif menyatakan, seharusnya kondisi politik seperti saat ini tidak harus terjadi.

Partai Demokrat menurut dia juga akan tetap mendukung dan taat kepada hukum dengan mengedepankan etika kejujuran.

"Ya saya pikir di alam demokrasi seperti sekarang di mana kita mendukung usaha-usaha yang sangat penuh dengan etika kejujuran, dan demokrasi tentunya taat kepada hukum dan semuanya hal-hal yang seperti itu tidak perlu terjadi," tukas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada upaya serius dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dkk untuk menggagalkan Koalisi Perubahan.

Hal itu terkait kubu Moeldoko telah mengajukan Peninjauan Kembali atau PK atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Partai Demokrat yang dipimpin AHY.

"Forum juga berpendapat ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan, tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat, karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini," kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Selain itu, AHY juga menganggap pengajuan PK tersebut sekaligus upaya menggagalkan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Sebab, dia menyebut Moeldoko mengajukan PK ke MA pada 3 Maret 2023, sehari setelah Partai Demokrat resmi mendukung Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"Forum Commander’s Call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu, tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan," ujar AHY.

Lebih lanjut, AHY menuturkan beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa proses PK bisa menjadi bagian ruang gelap peradilan dan ada celah untuk masuknya intervensi politik.

"Jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Moeldoko ini, maka keadilan hukum dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah," ungkap AHY.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenkumham menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

Atas keputusan itu Moeldoko mengajukan kasasi ke MA, namun ditolak dan Partai Demokrat pimpinan AHY disebut sah.

"Tolak kasasi," bunyi amar singkat putusan MA yang dilansir dari situs resmi, Senin (3/10/2022).

Pengamat tak Heran Gerakan Moeldoko

Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, mengaku tidak heran dengan kengototan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang masih terus berupaya melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kalau pejuang kan harus ngotot, walaupun dalam kesalahan begitu. Namanya juga politik, tidak mengenal salah benar, adanya menang dan kalah," kata Ujang kepada Tribunnews, Rabu (5/4/2023).

Ujang menilai Moeldoko ingin membuat Demokrat lemah dengan upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung.

Tak hanya itu, Moeldoko juga dinilai ingi membuat Koalisi Perubahan ketar-ketir dengan apa yang tengah ditempuhnya.

"Memang ya walaupun salah dengan mengudeta, karena dia punya kuasa ya gas dan jalan terus. Ngotot ya karena ada peluang dan kesempatan dan kekuasaan yang dia pegang," kata Ujang.

Lebih lanjut, Ujang juga meyakini Moeldoko tidak mungkin berjuang sendirian dalam perkara ini.

"Pasti ada kelompok dan figur lain yang mendukungnya. Soal siapa yang mendukung, itu masyarakat pasti sudah paham," kata dia.

Karena itulah, dia menilai desain kudeta Partai Demokrat ini bulan dari Moeldoko semata.

"Ada desain dari barisan yang pernah dikecewakan oleh SBY. Atau kelompok yang pernah dikecewakan Partai Demokrat sehingga ada dalam barisan Moeldoko," kata Ujang

"Apalagi Moeldoko sedang dalam jabatan KSP, sedang kuat, sedang berkuasa, sedang ada di Istana. Dan politik itu tak bisa dimainkan sendirian, tapi harus sebagai sebuah tim. kalau ingin mengudeta dan mengalahkan partai lain yang harus berjuang bersama-sama dalam sebuah tim," tandasnya.p

Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat yang digulirkan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko kembali bergulir. Kali ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan akan siap kembali melawan.

Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat yang digulirkan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko kembali bergulir. Kali ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan akan siap kembali melawan.

Diketahui, Moeldoko dan eks Sekjen Demokrat versi KLB Jhonny Allen Marbun mengajikan peninjauam kembali atas putusan Mahkamah Agung (MA). Adapun putusan sebelumnya memenangkan pihak AHY.

AHY menjelaskan pihaknya mendapatkan informasi pengajuan PK itu didaftarkan oleh Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun di Mahkamah Agung pada 3 Maret 2021 lalu. Mereka masih mencoba melakukan kudeta partai Demokrat.

"Sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023 kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Doktor Hewan Jhonny Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu," ujar AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (3/4/2023).

AHY menerangkan bahwa upaya Moeldoko dan Jhonny Allen mengajukan PK karena disebut telah menemukan 4 novum atau bukti baru. Padahal, AHY mengklaim bukti itu telah dibuktikan pada persidangan di PTUN Jakarta.

"Kenyataannya bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru keempat maupun itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta khususnya dalam perkara nomor 150/G/2021/PTUN/Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021," jelas AHY.

Karena itu, AHY menyatakan bahwa pihaknya telah siap melakukan kontra memori atas pengajuan PK dari Moeldoko Cs. Adapun kontra memori ini akan langsung dikirimkan oleh tim kuasa hukum Partai Demokrat.

"Secara resmi hari ini tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut," ungkap AHY.

Lebih lanjut, Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan siap untuk mempertahankan kedaulatan partai Demokrat. Sebaliknya, pihaknya tidak gentar sedikitpun dengan gugatan Moeldoko Cs.

"Kita siap untuk mempertahankan kedaulatan partai kita. Dengan segala cara, dengan segala sumber daya yang kami dan kita semua miliki. Kami tidak gentar sedikit pun kita akan hadapi segala tantangan dan risiko yang ada di depan mata. Siap semuanya?," tandasnya.

(Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)