MAHFUD Skakmat Komisi III DPR RI, Politikus Demokrat Curiga Mahfud Oposisi dalam Pemerintahan Jokowi

Politikus Demokrat Curiga Mahfud Oposisi dalam Pemerintahan Jokowi.  Mahfud Skakmat DPR: Ingatkan Tidak Halangi Pengungkapan Pencucian Uang

TRIBUN-MEDAN.COM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman menantang balik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD untuk membuka seterang-terangnya terkait dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal itu menjawab Mahfud yang sebelumnya menantang Benny K Harman, Arsul Sani dan Arteria Dahlan hadir dalam rapat Komisi III.

"Saya menantang supaya Pak Mahfud buka, supaya buka sejelas-jelasnya agar apa yang bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi atau analisis, analisa di publik. Spekulasi itu sangat jelek," kata Benny dalam rapat Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023).

"Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan Pak Mahfud," ujarnya lagi.

Benny khawatir, akan ada dampak besar yang menimpa Mahfud jika laporan tersebut tidak dibuka secara terang ke publik. Seperti, ia menaruh curiga Mahfud memiliki motif politik dalam penyampaian terkait laporan transaksi senilai Rp 349 triliun tersebut.

"Apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik. Sekali lagi, apabila tidak ada penjelasan terbuka soal ini, jadi bukan, judgement yang sifatnya final, hipotetik apa yang saya sampaikan," kata Benny.

Bukan tanpa alasan, Benny K Harman menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sudah membantah adanya transaksi mencurigakan yang dilaporkan Mahfud.

Menurut Benny K Harman, hal ini lantas membuat kebingungan di masyarakat. "Maka rakyat bingung. Jangan kan publik bingung, kami yang anggota dewan ini apalagi yang di posisi Pak Mahfud bingung juga," ujar lagi.

Lebih lanjut, Benny juga menaruh curiga jika Mahfud memiliki motif ingin menjatuhkan pemerintahan saat ini.

Menurutnya, hal ini menjadi dilema karena Mahfud MD adalah bagian dari pemerintah. "Malah saya tanya-tanya. Wah senang juga Pak Mahfud ini, ada kawan baru juga saya. Apakah Pak Mahfud sudah menjadi bagian dari oposisi pemerintahan?" Ujar Benny.

"Soeharto jatuh karena ada anggota kabinetnya yang melakukan perlawanan dari dalam, ya," ujarnya melanjutkan.

Mahfud Beberkan Asal Usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu.

Sementara, Mahfud MD menjawab kritik DPR soal dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Mahfud, dia punya kewenangan menerima laporan PPATK. Sebab, ia juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).