Direktur KPK Jadi Korban Pungli Oknum Lurah di Medan Saat Mengurus Surat Keterangan

TRIBUN-MEDAN.COM - Aksi pungutan liar (pungli) oleh oknum perangkat daerah rupanya tak hanya dialami oleh masyarakat biasa, namun juga oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Amir Arief.

Amir menceritakan, dirinya menjadi korban pungli oknum lurah saat mengurus surat keterangan kematian sang ibu di Medan.

Kisah ini dibagikan oleh Amir saat menjadi pembicara Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang seperti yang dilihat di kanal YouTube Kemensetneg, Senin (27/3).

Amir berujar, peristiwa pungli yang dialaminya terjadi pada 2021 silam saat dirinya pulang kampung ke Medan.

Ditemani oleh adiknya, Amir datang ke kelurahan sekira pukul 11.00 WIB untuk mengurus surat keterangan tersebut.

Namun, kala itu kantor lurah tampak sepi dan hanya ada dua orang yakni satpam dan seorang pegawai.

Amir pun diminta menunggu lurah oleh sang pegawai.

Lurah tersebut pun kemudian datang setelah Amir menunggu kurang lebih selama empat jam.

Amir lantas diminta langsung meminta tanda tangan kepada lurah yang bersangkutan dan tak melalui para pegawai.

Amir pun meminta sang adik untuk meminta tanda tangan lurah.

Begitu selesai dan akan beranjak dari tempat duduk, adik Amir secara tersirat ditanya mengapa hanya meminta tanda tangan saja tanpa memberi uang.

Mendengar pertanyaan lurah, Amir pun bertanya pada pegawai soal nominal uang yang biasa diberikan kepada lurah.

Pegawai tersebut mengatakan bahwa biasanya masyarakat memberikan uang senilai Rp 20 ribu.

Sementara itu, menanggapi cerita Amir Arief, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Kota Medan, Andi Mario mengatakan akan mencari lurah tersebut.

Dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/3), Andi mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan peristiwa yang menimpa Amir.