Demokrasi : Pengertian, Tokoh-tokoh dan Latar Belakangnya, Materi Belajar Sejarah Kelas 11

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Pengertian, tokoh-tokoh dan latar belakang demokrasi akan dibahas pada materi belajar sejarah kelas 11 berikut ini.

Pengertian Demokrasi

Menurut KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana semua warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan mereka. pemerintahan rakyat. Makna lainnya adalah suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan perlakuan serta persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam kedua pengertian tersebut, kita dapat melihat bahwa negara yang menganut sistem demokrasi memiliki kekuasaan tertinggi di tangan rakyatnya.

Latar Belakang Demokrasi

Konsep demokrasi telah berkembang sejak zaman Yunani kuno pada abad ke-5 SM. Demokrasi di Yunani kuno dipraktikkan dalam bentuk demokrasi langsung. Artinya, orang yang telah menjadi warga negara terlibat langsung dalam berpikir, berdiskusi, dan memutuskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduk Yunani kuno masih sedikit, sekitar 300.000 jiwa. Klausul penikmatan demokrasi tidak berlaku bagi warga negara yang diperbudak, pedagang asing, perempuan dan anak-anak. Sekarang, tanpa perwakilan, pasti sulit. Populasinya sudah sangat besar.

Ketika Eropa mengalami Abad Pertengahan, konsep demokrasi mulai menghilang. Saat itu, ada sistem feodal di mana pendeta atau gereja menjalankan kekuasaan politik. Demokrasi muncul kembali di Inggris pada tahun 1215 dengan Piagam Magna Carta. Piagam ini menjelaskan bahwa Raja John mengakui dan menjamin hak-hak khusus tertentu dari anak buahnya. Selain itu, piagam ini menganut dua prinsip berikut:

1. Adanya pembatasan kekuasaan raja.

2. Hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.

Tokoh-tokoh

Yang pertama adalah Montesquieu (1689-1755) dari Prancis. Montesquieu mencetuskan Trias Politica atau teori pembagian kekuasaan. Teori ini muncul dari gagasan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibagi menjadi tiga badan:

• Eksekutif adalah badan yang menegakkan hukum.
• Legislatif adalah badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang.
• Yudikatif adalah badan yang mengawasi operasi pemerintah, menafsirkan undang-undang jika terjadi perselisihan, dan memberikan sanksi kepada lembaga atau individu yang melanggar undang-undang.

Pemisahan kekuasaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemerintah yang berkuasa tidak bertindak semaunya.

Yang kedua adalah John Locke. Menurutnya, semua manusia dilahirkan sama di tempat di mana mereka memiliki hak untuk hidup, berdaulat, dan mengejar kebahagiaan. Baru setelah itu kehidupan menjadi sama, dan demokrasi melihat orang-orang memiliki kedudukan yang setara. Sementara itu, J.J. Rousseau, ketika pemerintah tidak menghormati hak-hak ini, rakyat bisa melawan pemerintah.

Gagasan ini mengilhami munculnya demokrasi di Amerika. Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776 mengakui Thomas Jefferson memiliki pengaruh yang kuat terhadap gagasan John Locke dan Rousseau. Selama ini demokrasi telah dianut sebagai sistem pemerintahan di banyak negara di dunia, salah satunya Indonesia.

Demokrasi di Indonesia muncul pada tahun 1913, ketika para pemimpin organisasi Islam Indische Partij dan Sarekat menuntut kebebasan dari pemerintah kolonial untuk mengadakan pertemuan politik dan menyampaikan pendapat mereka. Usulan ini direalisasikan oleh pemerintah kolonial dengan dibentuknya suatu Panitia Rakyat (Volksraad).

(cr30/tribun-medan.com)