Surya Paloh Mendadak Sindir Penegakan Hukum di Era Presiden Jokowi, Sebut Negeri Sedang Menjerit

TRIBUN-MEDAN.COM - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh diduga menyindir penengakan hukum di era Presiden Jokowi.  Ia juga menyebut bahwa pemimpin tengah lupa diri. 

Dalam pidatonya di acara Silatnas Badan Advokasi Hukum DPP Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (10/3/2023), Surya Paloh menegaskan bahwa bangsa Indonesia butuh sosok pemimpin yang dapat menjadi tauladan. Katanya, negara Indonesia tidak melaksanakan hukum dengan adil terlebih jika dihadapi pada penguasa. 

"Nah, sang pemimpin dia telah lupa diri, para elite bangsa kita harus jujur, saya katakan, lupa dia negeri sedang menjerit, butuh keteladanan dan kehadiran dia di negeri ini," kata Surya Paloh dalam pidatonya dalam acara Silatnas Badan Advokasi Hukum DPP Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Surya bahkan menyampaikan, hukum rimba seolah berpindah ke kota. Dalam arti, ucap dia, norma ataupun nilai kepantasan dan kepatutan tidak lagi dijalankan secara bersama.

"Ini yang kita hadapi hari ini, siapa kuat dia yang dapat," ujar Surya.

Lebih jauh, Surya merasa bahwa era reformasi yang semestinya mengurangi nepotisme, kolusi dan korupsi justru tidak terjadi. Dia bahkan mengungkit indeks kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin rendah.

"Ketika kita memasuki era reformasi yang mengecam nepotisme, kolusi. Nah, saudara rasakan saat ini semakin sedikit atau semakin banyak?" kata Surya.

"Semakin kita lahirkan gerakan antikorupsi, bahkan melahirkan lembaga extraordinary KPK, indeks korupsi kita bukan semakin berkurang, bukan hanya indeksnya, tapi kualitasnya semakin berkurang," kritik dia.

Baca juga: Pemadaman Listrik di Medan Hari Ini Berlangsung 3 Jam, Berikut Daftar Lokasinya

Baca juga: Kejamnya AG, Bisa-bisanya Merokok saat Mario Siksa David Paksa Sikap Tobat ala Militer

Surya Paloh Kritik MK

Menurut dia, seolah menjadi realita bahwa hukum di Indonesia seakan-akan milik penguasa. "Walaupun ada di negeri kita Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, yang berperan sebagai payung yang paling di atas untuk menjaga posisi peran daripada peradilan, mulai dari tingkat bawah, menengah, tinggi, dan seterusnya, tapi kita berhadapan dengan realita yang ada," kata Surya dalam pidatonya.

"Banyak keputusan yang mengoyak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hukum seakan-akan milik mereka yang punya kekuatan lebih," kata dia.

Namun, ia tak menjelaskan lebih jauh soal contoh putusan yang dianggapnya tidak tepat tersebut dan membuat hukum seolah-olah menjadi punya pemilik kekuatan.

Ia pun mendorong Badan Advokasi Hukum (Bahu) Nasdem untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Surya mengingatkan bahwa hukum menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dalam pembangunan negeri.

"Indonesia sebagai satu negeri dan negara hukum, jelas bagi negara kita agar prinsip-prinsip hukum, rule of law yang merupakan sesuatu komitmen yang mengikat semua pihak tanpa membedakan perbedaan kita, status sosial kita," kata dia.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak tidak menutup mata terhadap penegakan dan keadilan hukum. Menurut dia, penegakan dan keadilan hukum harus dilakukan dengan baik dan paripurna.