Geng Rafael Trisambodo di Kemenkeu, Disebut Punya Pola Sangat Canggih untuk Samarkan Harta

Berdasarkan informasi yang KPK terima, beberapa orang di Kemenkeu saling berhubungan satu sama lain karena memiliki riwayat perjalanan karier

HO
Rafael Alun memiliki harta 56 miliar. Lantas bagaimana hasil pemeriksaan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo?  

TRIBUN-MEDAN.com - Dugaan adanya geng ASN tajir di Kementerian Keuangan mencuat, menyusul klarifikasi kekayaan fantastis Rafael Alun Trisambodo.

Pada Rabu (1/3/2023), KPK meminta klarifikasi dari Rafael Alun Trisambodo atas dugaan kekayaan tidak wajar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercatat berjumlah Rp 56,1 miliar.

Setelah proses klarifikasi itu, KPK menyatakan menemukan indikasi tentang kelompok atau geng ASN tajir di kalangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, pihaknya memang menerima informasi soal adanya geng ASN tajir di DJP.

Pahala mengungkapkan, geng ASN tajir ini tahu cara menyamarkan harta kekayaan mereka supaya tidak mencurigakan.

Karena itu, Pahala mengatakan pemeriksaan terhadap geng ASN tajir di DJP bukan perkara yang mudah.

Pasalnya, kata Pahala, orang-orang di Ditjen Pajak adalah orang yang paham soal keuangan.

"Sekali lagi ini bukan sederhana, sulit pasti, ini kan orang keuangan benar. Dia tahu banget gimana cara ke sana kemari."

"Jadi kita ingin polanya dulu dapat baru ke yang lain," ungkap Pahala ditemui Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/3/2023).

Lebih lanjut, Pahala menekankan, sangat penting untuk mencari tahu pola keuangan para geng ASN tajir tersebut.

Hal ini untuk mengetahui bagaimana para 'anggota' geng saling terhubung dan mendapat penambahan harta.

"Penting untuk cari tahu polanya, seperti PPATK sebut menggunakan perantara. Melalui PT, dan sebagainya. Ini yang kami ingin dapatkan polanya," urainya.

Lebih lanjut, Pahala menjelaskan bahwa geng ASN tajir di DJP yang dimaksud bukan berarti komplotan sebagaimana anak-anak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Berdasarkan informasi yang KPK terima, beberapa orang di Kemenkeu saling berhubungan satu sama lain karena memiliki riwayat perjalanan karier atau pendidikan yang beririsan.

"Jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, enggak juga lah. Tapi ada polanya oleh karena itu kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya itu," ujar Pahala, dikutip dari Kompas.com. 

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved