Materi Belajar
Kebijakan Ekspor dalam Perdagangan Internasional, Materi Belajar Ekonomi Kelas 11
Kebijakan ekspor dalam perdagangan Internasional akan dibahas pada materi belajar ekonomi Kelas 11 berikut ini.
Penulis: Rizky Aisyah |
TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Kebijakan ekspor dalam perdagangan Internasional akan dibahas pada materi belajar ekonomi Kelas 11 berikut ini.
Kebijakan Ekspor dalam Perdagangan Internasional
Apakah Anda masih ingat tentang ekspor? Dalam perdagangan ekspor, barang-barang tersebut diproduksi di negara kita dan oleh karena itu tidak diproduksi di luar negeri. Seperti diketahui, kebijakan ekspor ini sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Wow! Bukankah itu hanya untuk keuntungan? tidak apa-apa! Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan oleh pemerintah.
Apa itu Diskriminasi Harga? Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda di negara yang berbeda.
Misalnya, harga jual di negara A mungkin berbeda dengan harga jual di negara B untuk jenis produk yang sama. Oleh karena itu, harga barang di negara B mungkin lebih rendah dari harga barang di negara A. Kebijakan ini didasarkan pada kesepakatan untuk memenangkan persaingan dan memperoleh keuntungan yang besar.
Kebijakan premi merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Bagaimana? Caranya adalah dengan memberikan premium kepada bisnis atau industri pengekspor.
Membayar untuk asuransi mengambil banyak bentuk. Bentuknya antara lain bantuan biaya produksi, pajak dan akomodasi lainnya. Hal itu untuk membuat produk ekspor berdaya saing di luar negeri.
3. Dumping
Pernahkah Anda mendengar tentang dumping? Dumping adalah penetapan harga suatu produk ekspor di bawah harga jual di dalam negeri. Ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan jika Anda ingin menerapkan kebijakan dumping.
Jika pasar domestik Anda berada di bawah kendali pemerintah, Anda bisa. Tapi tahukah Anda bahwa kebijakan spekulasi ini telah dilarang? Wah, kenapa dilarang? Kebijakan ini dilarang karena dapat mematikan persaingan dari penjual lain. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak digunakan lagi.
4. Kebijakan Perdagangan Bebas
Kebijakan perdagangan bebas adalah kondisi di mana pemerintah memberikan kebebasan untuk mengimpor dan mengekspor. Kebebasan berdagang ini akan membawa beberapa keuntungan, seperti barang yang berkualitas tinggi dan harga yang relatif murah.
Larangan ekspor, sesuai namanya, adalah kebijakan nasional yang melarang ekspor barang tertentu ke luar negeri. Ada banyak alasan untuk ini, termasuk alasan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Wah, kenapa banyak sekali alasannya? Ngomong-ngomong, apa saja contohnya?
Contoh alasan ekonomi adalah larangan ekspor untuk mendorong pengembangan industri lokal. Hal ini memastikan industri lokal tetap tumbuh dan tidak “dirusak” oleh kebiasaan ekspor.
Contoh alasan politik adalah embargo minyak dari negara Timur Tengah seperti Irak. Hal ini disebabkan adanya campur tangan politik dari PBB dan Amerika Serikat berupa embargo ekonomi.
Jika demikian, contoh apa yang dapat Anda berikan untuk alasan sosiokultural? Alasan sejarah dan budaya antara lain larangan mengambil peninggalan sejarah dan mengambil satwa yang dilindungi. Jangan ikut campur dalam aktivitas jual beli ini ya.
(cr30/tribun-medan.com)
Diskriminasi Harga
Pemberian Premi
Dumping
Kebijakan Perdagangan Bebas
Larangan Ekspor
Kebijakan Ekspor dalam Perdagangan Internasional
Materi Belajar
Materi Belajar Ekonomi
Tribun Medan
| Fungsi dan Efek Rumah Kaca Bagi Kehidupan Manusia, Materi Belajar Biologi Kelas 7 |
|
|---|
| Langkah-langkah Penulisan Karya Ilmiah, Materi Belajar Bahasa Indonesia Kelas 9 |
|
|---|
| Langkah-langkah Membuat Esai, Materi Belajar Bahasa Indonesia Kelas 12 |
|
|---|
| Mengenal Manfaat Minyak Bumi dalam Kehidupan Manusia, Materi Belajar Kimia Kelas 11 |
|
|---|
| Macam-macam Interaksi dalam Ekosistem, Materi Belajar Biologi Kelas 10 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Kebijakan-ekspor-dalam-perdagangan-Internasional.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.