Kasad Jenderal Dudung: Menteri Prabowo dan Panglima TNI Setujui Pembentukan Kodam di Setiap Provinsi

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengemukakan tentang rencana rasionalisasi penataan organisasi dan tugas TNI AD guna terwujudnya organisasi TNI AD yang adaptif, proporsional, efektif dan efisien.

Hal itu disampaikan dia setelah rapat pimpinan (Rapim) TNI AD.

Salah satunya menurut Jenderal Dudung adalah adanya pembentukan Kodam di setiap provinsi di Indonesia, yang disebutnya telah sepersetujuan Menhan Prabowo dan Panglima TNI Laksaman Yudo Margono.

"Sesuai dengan perintah dari Menhan dan Panglima TNI sudah setuju nanti setiap provinsi akan ada Kodam," kata Dudung.

Setelah diusulkan kepada Panglima TNI, usulan Kodam di setiap provinsi itu akan diteruskan kepada menteri terkait.

"Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan. Kemhan nanti akan mengusulkan kepada Menpan RB. Tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan karena kan menyangkut masalah anggaran," jelas Dudung.

Baca juga: Blue Light Patrol Satlantas Polres Tanjungbalai Cegah Balap Liar dan Kejahatan Jalanan

Baca juga: Dosen UII Terdeteksi di Boston, Polri Langsung Kejar dan Koordinasi dengan KBRI Amerika!

Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa rencana penambahan markas komando daerah militer atau Kodam yang mengemuka baru-baru ini sudah sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

"Itu rencana garis besar kita karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama rakyat semesta, jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, pemerintah sipil," kata Prabowo seusai melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan Tahap I untuk korban gempa Turki di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu (11/2/2023).

Menurut Menhan Prabowo, hal serupa sudah dilakukan oleh Polri yang memiliki markas kepolisian daerah di tiap provinsi.

"Sekarang sudah ada korem-korem (komando resor militer). Itu rencana kita," ujar Prabowo.

Kendati demikian, Menhan belum bisa memastikan kapan rencana restrukturisasi kodam tersebut dapat diimplementasikan.

"Kita godok terus. Insyaallah, kita mulai sedikit-sedikit," ujarnya.

Tanggapan Pakar Politik dan Hankam

Sementara, menurut Arqam Azikin, pakar politik dan hankam Universitas Muhammadiyah Makassar, saat ini terdapat 15 kodam di seluruh Indonesia.

Dengan rencana terbaru itu berarti akan ada penambahan sekitar 20 hingga 22 kodam baru disesuaikan dengan jumlah provinsi yang ada.