Perlihatkan Pilot Susi Air Masih Hidup, Egianus Tak Akan Lepas Philips Marthen: Sampai Papua Merdeka

TRIBUN-MEDAN.com - Panglima Komando Daerah Perang III Ndugama, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Egianus Kogoya menyatakan sikap terkait dengan penyenderaan pilot Susi Air, Captain Phillip Marthens hingga saat ini.

Dari video yang diperoleh Tribun-Papua.com di Jayapura, Egianus mengatakan, penyenderaan tersebut dilakukan bukan untuk mencari makan ataupun minum, tetapi mau merdeka.

"Jadi kami akan membawa pilot ini sampai Papua merdeka baru saya lepas," kata Egianus dalam video tersebut.

Sambil menggunakan kacamata dan menggenggam senjata, Egianus pun meminta agar negara-negara diluar sana harus membantu mereka.

"Tidak boleh terus bekerjasama dengan Indonesia," ujar Egianus dalam video 1,29 menit itu.

Menurut Egianus, akibat kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara lain bersama Indonesia menyebabkan Papua susah untuk merdeka.

Maka itu, untuk menjawab keinginan tersebut, lanjut Egianus, mereka harus menyandera pilot Susi Air, Captain Phillip Marthens.

"Bersama saya, pilot Phillip Marthens akan tetap aman," ujarnya.

Sebelumnya, pilot Susi Air, Captain Phillip Marthens sudah disandera sejak 7 Fenruari 2023 di lapangan terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga.

Dalam proses penyanderaan, KKB di bawah Egianus membakar pesawat yang ditumpangi Captain Phillip Marthens.

Sejak itulah Captain Phillip Marthens dibawa KKB hingga saat ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah sedang berkoordinasi dengan Selandia Baru untuk mencari keberadaan pilot Susi Air Philips Mark Methrtens (37).

Pemerintah melakukan pendekatan persuasif kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang disebut Mahfud telah menyandera pilot Susi Air itu.

"Pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif, karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera," kata Mahfud dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Mahfud menyebutkan, penyanderaan warga sipil dengan alasan apapun, tidak dapat diterima.