Pemkab Deliserdang Raih Juara I Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombusdman RI

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menerima penghargaan dari Ombusdman Republik Indonesia (RI) atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan nilai 91,99 (Zona Hijau), Kategori A (Kualitas Tertinggi).

Nilai tersebut berasal dari lima organisasi perangkat daerah (OPD) dan dua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), antara lain Dinas Pendidikan (96,12), Dinas Sosial (95,14), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (95,53), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (93,75), Dinas Kesehatan (70,77), Puskesmas Batang Kuis (96,3), Puskesmas Biru Biru (96,33).

Penyerahan penghargaan dilakukan anggota Ombudsman RI, Dadan Suharjo Suharmawijaya didampingi Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar SSos kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deli Serdang, H Timur Tumanggor SSos MAP di Kantor Ombudsman Sumatera Utara, Jalan Sei Besitang, No.3, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Kamis (26/1/2023).

"Ini merupakan arahan serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Deli Serdang, untuk mengutamakan pelayanan publik. Dan kita sebagai pamong, ini merupakan instruksi Bapak Bupati (H Ashari Tambunan)," ungkap Sekda usai menerima penghargaan.

Pemberian layanan publik terbaik kepada masyarakat yang selalu disampaikan Bupati, sambung mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deli Serdang ini, memberikan hasil yang sangat membanggakan.

"Ini adalah harapan Bupati untuk kita semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Alhamdulillah, terbukti dengan adanya juara 1 dalam pelayanan publik dari Ombudsman ini," kata Sekda lagi.

Sekda berharap agar ke depannya prestasi tersebut bisa dipertahankan, dan malah ditingkatkan. ASN di lingkungan Pemkab Deli Serdang juga diminta untuk tidak cepat puas dengan hasil tersebut.

"Harapannya, prestasi ini bisa dipertahankan dan ditingkkan di masa mendatang. ASN jangan cepat puas diri, tetapi terus menghasilkan inovasi dan meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang memang tupoksinya ada di organisasi perangkat daerah (OPD) dan kantor-kantor camat," harap Sekda.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar menjelaskan, ada peningkatan yang terjadi di tahun ini jika dibandingkan tahun 2021 lalu.

"Kita terima kasih ya kepada pemerintah daerah se-Sumatera Utara, karena penilaian Ombudsman tahun 2022 yang kemarin itu ada peningkatan yang sangat signifikan jumlah pemerintah dari yang sebelumnya," kata Abyadi Siregar.

Disampaikannya, tahun 2021 lalu hanya ada delapan pemerintah daerah (Pemda) yang masuk zona hijau. Namun, saat ini meningkat menjadi 16 Pemda.

"Jumlah pemerintah daerah zona hijau dari awalnya itu hanya delapan tahun 2021, menjadi 16 di tahun 2022. Ini luar biasa dan itu berat karena metode survei sangat rinci," jelasnya.

Di tahun 2021, penilaian yang dilakukan hanya melihat standar pelayanan. Namun di tahun 2022, petugas di pelayanan itu juga mereka wawancarai soal pemahaman terkait pelayanan publik.

"Ini tidak hanya melihat ruang layanan, itu 2021 hanya melihat standart layanan dan penggunaan sarana dan prasarana nya, tapi tahun ini ada wawancaranya dengan empat petugas di setiap OPD nya," ujarnya.

Selain wawancara petugas, mereka juga mewawancarai masyarakat terkait dengan pengalaman pelayanan di lokasi itu. Dan terakhir adalah mereka melakukan studi dokumen terkait dengan pelayanan publik.