RESPONS Kejagung Soal Ucapan Mahfud MD Sebut Ada Gerakan Rahasia untuk Pengaruhi Hukuman Ferdy Sambo

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar ada gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi hakim dan jaksa di sidang perkara pembunuhan Yosua Hutabarat menjadi teka-teki. 

Mahfud MD mengakui ada gerakan bawah tanah tengah bergerak meminta agar Hakim dan Jaksa memberi hukuman ringan ke Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. 

Menanggapi itu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana, merespons perkataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal adanya gerakan bawah tanah soal vonis ferdy sambo.

Menurut Kejagung, pihaknya menghormati Mahfud MD seraya menyebut akan terus mengawal kasus pembunuhan Brigadir J.

Ia juga klaim, omongan Mahfud MD soal gerakan gerilya minta vonis Ferdy Sambo lebih rendah tersebut adalah bukti kepeduliannya sebagai pribadi dan pemerintah.

"Beliau orang arif. Guru besar. Petinggi negara. Beliau begitu, karena ada yang nanya juga. Kita hormati," kata Fadil Zumhana dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (20/1/2023).

Fadil juga menyebut, apa yang diungkapkan Mahfud MD adalah bagian dari proses penegakan hukum.

"Yang salah ngomong saya hormati. Yang caci maki jaksa. Apalagi pimpinan saya Menkopolhukam itu orang arif dan sangat peduli dengan bangsa ini. Hal-hal kecilpun peduli. Sudahlah itu hak beliau untuk bicara," ujarnya.

Baca juga: PARAH! Pria Nyamar Jadi Wanita Terciduk Ketahuan Mencuri BH di Indekos Mahasiswi di Semarang

Baca juga: Wali Kota Bobby Bilang Benci Kegiatan OKP Berbau Premanisme, Ketua IPK Benny Sihotang Angkat Bicara

"Bagi saya Itu proses bagian dari penegakan hukum. Supaya beliau mengarahkan ke penegakan hukum yang benar. Itu sangat baik beliau," ujarnya.

Sebelumnya seperti diberitakan, Mahfud MD pada Kamis (19/1/2022) menyebut soal adanya gerakan bawah tanah yang disebutnya bergerilya untuk mempengaruhi vonis pada terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan di kasus pembunuhan Brigadir J.

Mahfud menyebut, dalam gerilya itu ada yang meminta Sambo dihukum ringan, bahkan ada yang meminta bekas Kadiv Propam Polri itu dibebaskan.

Ia juga menyebut gerilya dengan analogi angka dan huruf terkait vonis Ferdy Sambo.

"Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta, memesan, putusan Sambo itu dengan huruf, ada juga yang meminta dengan angka," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Terkait dugaan gerilya tersebut, Mahfud menyebut kejaksaan sudah diamankan.

Pemerintah juga memastikan, kejaksaan bakal independen di kasus pembunuhan Brigadir J.