1.200 Pendaftar PPS di Karo Lulus Seleksi Administrasi, 62 Lainnya TMS Karena Syarat Tidak Sesuai

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Hingga batas akhir penutupan pendaftaran calon anggota Panita Pemungutan Suara (PPS), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karo mencatat sekitar 1.700 orang yang sudah mendaftar melalui aplikasi SIAKBA.

Informasi terbaru, saat ini KPUD Karo telah melakukan seleksi administrasi terhadap berkas seluruh pendaftar.

Berdasarkan keterangan dari Komisioner KPUD Karo divisi sosialisasi partisipasi masyarakat dan SDM Dewi Afriany Susanti, dari hasil seleksi administrasi pihaknya mencatat sebanyak 1.200 orang yang dianggap memenuhi syarat.

Baca juga: Unjuk Rasa Warnai Pelantikan PPK di Batubara, Pendemo Menduga Komisioner KPU akan Maju Bacaleg

Sementara 62 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

"Ya sudah kita lakukan seleksi administrasi kemarin, kita catat sebanyak 1.200 orang yang lulus administrasi," Ujar Dewi, Kamis (5/1/2023).

Ketika ditanya hal apa yang menyebabkan TMS, dijelaskan Dewi semuanya bersifat administrasi. Di mana, kebanyakan para calon yang mendaftar tidak melengkapi berkas administrasi yang sesuai dengan peruntukannya.

"Kalau kita lihat, yang tidak lulus itu kebanyakan karena syarat administrasi yang kita minta itu tidak sesuai. Seperti ada yang menyampaikan surat kesehatan, tapi bukan untuk daftar PPS melainkan untuk pekerjaan lain, kan tidak sesuai," Ucapnya.

Dijelaskan Dewi, nantinya pihaknya akan mengumumkan hasil seleksi administrasi para calon anggota PPS ini pada Jumat (6/1/2023) esok.

Dirinya mengatakan, nantinya tahapan yang selanjutnya akan dihadapi oleh para calon PPS ini ialah proses seleksi lanjutan berupa ujian.

Baca juga: Kecurangan dan Pelanggaran Rekrutmen PPK di sidang Bawaslu, Fery: Harusnya KPU Mendiskualisifikasi

"Selanjutnya tahap ujian, tapi berbeda dengan PPK kemarin. Kalau PPK kan ujian komputer, untuk PPS ini kita ajukan ujian tertulis secara manual saja," Katanya.

Untuk proses ujian sendiri, dirinya mengatakan jika nantinya akan dilakukan di setiap kecamatan masing-masing pendaftar. Nantinya, semua desa atau kelurahan yang ada di setiap kecamatan akan dikolektifkan untuk ujian di satu tempat.

"Rencananya dilakukan di satu sekolah di setiap kecamatan. Nanti tes memang dari KPU, tapi kita perbantukan teman-teman PPK untuk proses ujiannya," Pungkasnya.

(mns/tribun-medan.com)