Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat Sarankan Presiden Jokowi Evaluasi 2 Menteri dari Partai Nasdem

TRIBUN-MEDAN.COM - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle).

Namun, terkait waktu reshuffle akan dilakukan, Djarot menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan, pasti. Apakah akan jangka waktu dekat, atau dua tiga bulan menurut Pak Jokowi, tunggu waktunya, tunggu saja kan begitu, tapi pasti," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Kemudian, Djarot menyampaikan alasan ia menyarankan Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Dua kementerian itu merupakan mitra kerja Komisi IV DPR, komisi tempat Djarot ditempatkan di DPR. 

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," tutur Djarot.

Kemudian, Djarot menyoroti soal food estate yang dinilai gagal sebagian. Setiap musim tanam, kata dia, Indonesia mengalami kelangkaan pupuk.

Hal tersebut dinilai berkaitan dengan ranah Kementerian Pertanian.

"Para petani kalau saya ketemu di dapil itu kenapa harga pupuk subsidi itu mahal, maka daripada itu selalu kita sampaikan berani enggak kita, terutama Kementerian Pertanian berada di garis depan untuk bisa memberikan kepastian harga," ucap Djarot.

Atas hal itu, Djarot menyatakan bahwa Jokowi pasti menilai kinerja menterinya.

Di sisi lain, ia menyarankan menteri-menteri Nasdem itu mengundurkan diri. Sebab, ia menduga ada ketidakcocokan menteri-menteri itu dengan kebijakan presiden.

"Kalau memang gentle, betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri-menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Belakangan, dua partai politik saling bersinggungan terkait isu reshuffle awal tahun.

Dua partai itu adalah PDI-P dan Nasdem.

Mulanya, PDI-P meminta Jokowi mengevaluasi Mentan dan Menteri LHK yang merupakan kader Partai Nasdem.