Menko Luhut Kritik Kinerja KPK: OTT-OTT Itu Tidak Bagus Sebenarnya, Buat Negeri Ini Jelek Banget

TRIBUN-MEDAN.COM - Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) tegas mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam kritiknya tersebut, Luhut menyoroti KPK yang dianggapnya terlalu banyak melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.

Karena itu, Luhut meminta agar OTT yang dilakukan KPK tidak perlu terlalu sering.

Sebab, menurutnya, akan membuat citra negara Indonesia menjadi buruk di mancanegara.

Hal tersebut disampaikan Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024 di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Luhut menyampaikan bahwa Indonesia belum lama ini dipuji oleh Inggris karena berhasil menyelenggarakan KTT G20 di Bali.

Karena keberhasilan tersebut, Luhut menuturkan bahwa ia sampai diundang wawancara oleh stasiun TV Bloomberg.

Dalam kesempatan wawancara itu, Luhut mengaku berbicara mengenai Indonesia yang mempunyai empat pilar dalam pembangunan.

Keempat pilar tersebut yakni efisiensi melalui digitalisasi, hilirisasi, hingga penyaluran dana Desa, dan komoditi.

Menurut Luhut, kunci utama kemajuan bangsa ada pada digitalisasi.

Sementara itu, Juru bicara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi, mengklarifikasi pernyataan soal Operasi Tangkap Tangan ( OTT) dinilai membuat jelek pemerintah di publik internasional.

Menurut Jodi, konteks pernyataan Luhut Panjaitan soal OTT itu terkait dengan upaya perbaikan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jodi menjelaskan, yang disampaikan Luhut konteksnya adalah mendorong upaya pencegahan dan perbaikan sistem.

Seperti yang dilakukan oleh KPK juga melalui program Stranas PK yang banyak didorong oleh deputi pencegahan KPK.