Berita Nasional

Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan Balas Kritik Menko Luhut: Apa Belum Pahami Dampak dari Korupsi?

Bekas penyidik KPK Novel Baswedan pun meberikan reaksi. Ia mengatakan OTT tak membuat negara jelek.

tribunnews/Rizki Sandi Saputra
Hotman Tambunan (Kiri) dan Novel Baswedan (Kanan) saat ditemui awak media di Gedung KPK ACLC Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/5/2021). 

Hal serupa juga terjadi pada digitalisasi pada sistem pengawasan.

Faktanya, kata Novel, upaya yang dilakukan dalam sistem pengawasan hanya meliputi elektronifikasi, bukan digitalisasi.

“Kita semua tentu berharap pejabat-pejabat negara melihat korupsi itu sebagai masalah serius, tidak baik kemudian tidak peduli atau permisif terhadap praktik korupsi,” bebernya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendorong upaya digitalisasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar lembaga antirasuah itu tidak sering melakukan tangkap tangan.

Mulanya, Luhut menjelaskan capaian upaya digitalisasi yang sudah berhasil diterapkan di 14 pelabuhan.

Kemudian, Luhut menjabarkan keuntungan penggunaan apalikasi e-Katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), berhasil meng-cover 2,3 juta item senilai Rp1.600 triliun.

"Itu sama dengan 105 miliar dolar (Amerika Serikat). Jadi kita enggak usah cari mana macam korupsi, yaitu salah satu tempat korupsi."

"Jadi sarangnya targetin," kata Luhut pada peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK, dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

Luhut menuturkan, tidak akan ada yang bisa melawan atau melakukan kecurangan dalam digitallize, alias sistem dan operasi yang dilakukan secara digital.

Digitisasi, termasuk di sektor pelabuhan, kata Luhut, mengubah tatanan di Indonesia.

"Karena ini merobah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggi lah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," papar Luhut.

Luhut mengatakan, efisiensi dan digitalisasi merupakan kunci.

Menurutnya, jika seseorang mau bekerja dengan hati, mereka bisa berhasil, tanpa menjadi pencuri.

Kemudian, Luhut meminta KPK jangan sering melakukan tangkap tangan.

Dirinya berpendapat, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil, maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.

Sumber: Warta kota
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved