Momen Bupati Pakpak Bharat Franc Tumanggor Terima Penghargaan Peringkat I BKN Award 2022

TRIBUN-MEDAN.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat kembali meraih Penghargaan BKN Award untuk ketiga kalinya.

Bupati Franc Bernhard Tumanggor menerima penghargaan sebagai Peringkat I dalam ajang BKN Award 2022 yang  diserahkan  langsung oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Bima Haria Wibisana di Labersa Toba Hotel and Convention Center, Balige, Toba, Rabu (16/11/2022).

"Kita bersyukur bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kembali meraih Peringkat I dalam ajang BKN Award 2022 ini,"ujar Franc Tumanggor.

Menurut dia, ini kali ketiga kalinya Pakpak Bharat Barat mendapatkan penghargaan BKN Award untuk wilayah barat tipe kecil dalam kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi CAT.

Pemkab Pakpak Bharat berada di urutan teratas penerima penghargaan yang diperoleh untuk ketiga kalinya ini.

Tiga pemerintah daerah dan pemerintah kota lain di Sumatera Utara yang turut menerima BKN Award tahun 2022 yakni Pemerintah Kabupaten Toba, Pemerintah Kota Gunung Sitoli, dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

BKN Award ini merupakan penghargaan bagi Instansi Pemerintah (Kementerian/ Lembaga/ Daerah) yang dinilai berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan baik di lingkup masing-masing.

Beberapa instrument penilaian Manajemen ASN ini di antaranya dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.

Kabupaten Pakpak Bharat masuk peringkat pertama di mana semua intrumen penilaiannya telah terpenuhi dengan baik.

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama menjelaskan bahwa BKN Award 2022 diumumkan dalam forum evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se-Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2022 di Batam.

"Ini merupakan tahun kedelapan sejak BKN Award diluncurkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memacu kinerja Kementerian, Lembaga dan Daerah dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN," jelas Satya.

(*/Tribun-medan.com)