News Video
Tahun 2022, BRGM RI Targetkan 373 Hektare Lahan Mangrove di Sumut Direhabilitasi
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia (BRGM RI) menargetkan 373 hektare lahan mangrove direhabilitasi di Sumut
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia (BRGM RI) menargetkan 373 hektare lahan mangrove direhabilitasi di Sumatera Utara sepanjang tahun 2022.
Adapun sebaran lokasi rehabilitasi tersebut tersebar di lima kabupaten/kota yakni Kabupaten Asahan seluas 109 hektare, Kabupaten Deliserdang 90 hektare, Kota Medan 14 hektare, Kabupaten Labuhan Batu Utara 89 hektare dan Kabupaten Langkat 71 hektare.
Kepala BRGM RI, Hartono mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden RI tahun 2020 tentang BRGM target rehabilitasi mangrove mencapai 600.000 hektare sampai tahun 2024.
"Salah satu provinsi yang harus didorong percepatannya adalah di Sumatera Utara. Pelaksanaannya sudah mulai sejak tahun 2021. Sementara target yang lebih besar lagi nanti akan dilakukan tahun 2023 dengan pendanaan dari kementrian keuangan dan world bank," ujar Hartono saat diwawancarai dalam kunjungannya ke kawasan rehabilitasi mangrove Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang, Selasa (8/11/2022).
Lebih lanjut Hartono mengungkapkan, pihaknya melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara juga dalam rangka melihat persiapan pelaksanaan rehabilitasi tahun 2022 dan 2023.
"Alhamdulillah pelaksanaannya cukup baik di lapangan dan nanti siang kita akan sowan ke gubernur dan forkopimda di Sumatera Utara untuk mendapatkan dukungan," katanya.
Menurut Hartono, beberapa kawasan mangrove di Sumatera Utara sudah mengalami kerusakan. Di antaranya disebabkan alih fungsi lahan menjadi tambak dan abrasi.
"Kerusakan mangrove seperti yang kita lihat kemarin di dua lokasi. Pertama di Belawan, Belawan itu rusak karena dikonversi menjadi tambak. Kemudian kayunya diambil untuk arang. Kemudian di Pantai Labu itu rusak karena abrasi," ucapnya.
Ia mengatakan, kerusakan mangrove tak terlepas dari pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak terjawab dengan menjaga kelestarian hutan mangrove.
"Untuk itu dalam konteks rehabilitasi mangrove tentu kita melakukan sesuai penyebabnya. Harus berkaitan dengan masyarakat sekitar, rehabilitasi mangrove seyogyanya dapat memberi jawaban dari permasalahan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Sekretaris BRGM RI Ayu Dewi Utari mengatakan anggaran rehabilitasi mangrove di Indonesia diprioritaskan di sembilan provinsi. Provinsi tersebut yakni Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.
"Target rehabilitasi di 9 provinsi seluas 3548 hektare. Jadi itu dari anggaran dari APBN, dimungkinkan juga dari anggaran lain seperti CSR atau lainnya," katanya.
Untuk di Sumatera Utara, proses rehabilitasi tahun 2022 ditargetkan selesai pada akhir Desember.
"Yang 373 sedang dalam proses sekitar 59 persen. Paling lama Desember seharusnya sudah selesai karena sudah ditentukan per tahun anggaran," pungkasnya.
(cr14/www.tribun-medan.com).