Jadi Plt Ketum PPP, Mardiono Akui Harus Lepas Jabatannya Sebagai Anggota Watimpres

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono mengaku harus melepaskan jabatannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres, pascadipercaya memimpin PPP menggtikan Suharso Monoarfa pada September 2022 lalu.

"Termasuk saya juga harus melepaskan jabatan saya sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Bagi saya prajurit apabila negara memanggil maka saya harus hadir. Hari ini juga kalau partai memanggil sehingga saya harus hadir untuk memenangkan," ujar Mardiono dalam pembukaan Muskerwil DPW PPP Sumut, Jumat (7/10/2022).

Dirangkum dari berbagai sumber, Mardiono menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 13 Desember 2019.

Baca juga: Usai Suharso Monoarfa Dicopot, Plt Ketua Umum PPP Klarifikasi Soal Isu Sengketa di Partainya

Ia juga sempat menjabat Wakil Ketua Umum DPP PPP dan Ketua DPW PPP Provinsi Banten. 

Dalam kesempatan itu, Mardiono menyebut di bawah kepemimpinannya PPP menargetkan perolehan suara minimal menyamai perolehan suara pada Pemilu 2014 lalu.

"Setelah saya datang ke 22 wilayah alhamdulillah semua bergerak dengan baik. Sehingga ada tanda-tanda kenaikan semangat dan itulah nanti mudah-mudahan bisa melahirkan kemenangan," katanya.

Mardiono optimistis target perolehan suara itu akan tercapai usai safarinya ke lebih dari 20 wilayah di Indonesia.

"Untuk target tentu ada secara nasional kita akan mengembalikan setidak-tidaknya itu perolehan suara di tahun 2014 yaitu 39 sampai 40 kursi. Setelah saya mengelilingi 20 wilayah lebih insyaallah target ini akan kita dapatkan," ujarnya.

Sementara itu, terkait usungan Calon Presiden dari PPP, Mardiono mengaku masih sangat terbuka dengan suara-suara konstituen PPP di kalangan masyarakat.

"Partai PPP ini ada keterikatakan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Kami berkomitmen nanti untuk terus mengawal pemilu sampai 2024. Di KIB sampai hari ini memang belum kita putuskan, sehingga kita masih menampung aspirasi dari wilayah-wilayah dari cabang-cabang sehingga nanti akan kita bawa ke muskernas, setelah itu ada proses lagi untuk kita bicarakan ke majelis-majelis," katanya.

Baca juga: Targetkan 10 Kursi di DPRD Pada Pemilu 2024, DPW PPP Sumut Akan Benahi Struktur dan Pengurus Daerah

Nantinya, kata Mardiono, pihaknya akan melakukan negosiasi setelah seluruh suara dari cabang dan wilayah dikumpulkan.

"Setelah melewati pembahasan di Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar dan setelah itu jadi keputusan, itu tidak bisa dibawa langsung ke KIB. Di situ kita bernegosiasi," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)