TERJAWAB Akhirnya 2 Nama Diusulkan Jokowi ke DPR, Pengganti Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar

TRIBUN-MEDAN.com - Akhirnya terjawab, ada dua nama yang diusulkan Presiden Jokowi untuk dipilih, menggantikan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Lili Pintauli Siregar.

Lili Pintauli sebelumnya mengundurkan diri karena diduga terlibat gratifikasi.

Lili diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton kejuaraan balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Mengenai nama yang diusulkan Jokowi, KPK bakal menghormati pilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pengganti eks Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan dua nama ke DPR, yakni Johanis Tanak dan I Nyoman Wara.

"KPK menghormati otoritas DPR untuk memilih salah satu yang diusulkan presiden tersebut," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan tertulis, Rabu (21/9/2022).

Ghufron mengatakan pihaknya tidak ikut campur dalam pemilihan sosok pengganti Lili Pintauli Siregar.

"KPK tidak mengarahkan atau meminta nama mana yang akan dipilih oleh DPR. Malah sebaliknya masyarakat lah yang berhak berpartisipasi untuk memberikan masukan kepada DPR. Termasuk media perlu memberikan masukan," katanya.

I Nyoman Wara dan Johanis Tanak merupakan dua dari lima nama yang gugur saat voting pemilihan pimpinan KPK di Komisi III DPR.

I Nyoman Wara adalah auditor utama investigasi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada 2018, dia pernah menjadi saksi ahli auditor BPK dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung di Tipikor Jakarta.

Sedangkan, Johanis Tanak merupakan pensiunan jaksa.

Dia sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi pada 2020.

Sebelum itu, Johanis Tanak juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau di tahun 2014, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada 2016.

Nama Johanis Tanak dan I Nyoman Wara sebagai pengganti Lili Pintauli Siregar mencuat berdasarkan keterangan Anggota Komisi III DPR Arsul Sani.