PPATK Temukan Aliran Dana Gubernur Papua Lukas Enembe Sebesar Rp560 Miliar di Transaksi Perjudian

Roy menjelaskan, biaya sewa jet pribadi untuk perjalanan Lukas memang menggunakan tunjangan gubernur. Dia menyatakan, hal itu tidak melanggar aturan sebab dana tunjangan boleh digunakan gubernur untuk keperluan dinas atau menyangkut kepentingan kesehatan.

"Pasti karena itu biaya operasional gubernur, pasti dari situ kan tidak mungkin dari dana mana, kalau ini perjalanan dinasnya atau karena sakitnya itu harus dibiayai oleh negara melalui kas daerah sesuai yang dianggarkan oleh DPR dalam APBD," ucap Roy.

Dana Judi Online Diduga Mengalir ke Satgassus Merah Putih

Sementara, Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Laksda TNI Purn. Soleman Ponto menduga dana Konsorsium 303 atau judi online sebesar Rp155 Triliun itu mengalir ke Satgassus Merah Putih.

Makan, menurut Soleman Ponto, dengan adanya dugaan Satgassus terima Rp155 Triliun dana judi online itu menunjukkan audit sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Namun, audit terhadap Satgassus yang diduga menerima aliran dana sebesar Rp155 Triliun itu harus melibatkan TNI.

Diketahui, Satgassus Polri pernah dipimpin Ferdy Sambo itu sebelumnya santer dikaitkan dengan sindikat judi online bernama Konsorsium 303. “Waktu itu kita belum tahu berapa jumlahnya (jumlah uangnya), baru menduga-duga. Tapi, ternyata sekarang kita sudah mendapat yang fix, yakni Rp155 triliun,” jelas Soleman.

Soleman Ponto pun mendesak Satgassus Merah Putih segera diaudit dengan melibatkan TNI. Hal itu disebabkan tidak ada pihak lain yang memiliki nyali untuk melakukannya. “Siapa yang punya nyali? Saya pesimis,” ujar Soleman.

Bahkan, kata Soleman, Presiden Joko Widodo saja sampai memerintahkan 4 kali agar kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yoshua Hutabarat ini segera terungkap. “Presiden aja untuk pembunuhan harus memerintahkan 4 kali,” ujarnya.

Bukan itu saja, menurut Soleman Ponto, perintah Kapolri agar proses penyidikan kasus ini transparan juga sepertinya diabaikan bawahannya.

Menurutnya, diduga bawahan Kapolri membangkang dan berusaha menutup-nutupi kasus ini. “Itu artinya masih ada pembangkangan, masih ada bantah-membantah (atasan) walau sedikit-sedikit,” ujar Soleman.

Sebelumnya, setelah pengusutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), beredar di media sosial sebuah skema "Kekaisaran Sambo" sindikat judi online atau konsosrsium 303.

Pemilik Jet Pribadi Merupakan Bos Mafia Judi Online "Konsorsium 303"

Di sisi lain, Indonesia Police Watch (IPW) meminta tim khusus Polri untuk mengusut private jet yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan saat menemui keluarga Brigadir Yosua di Jambi.

IPW menyebut ada 2 pemilik jet yang harus diusut oleh timsus Polri. Menurut catatan IPW, nama yang disebut-sebut pemilik private jet itu bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan. "Nama (pemilik jet) ini dalam catatan IPW adalah ketua konsorsium judi online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri," ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam siaran pers kepada wartawan, Senin (19/7/2022).

Sugeng mengklaim IPW telah mengidentifikasi jenis private jet yang saat itu digunakan Brigjen Hendra dkk saat terbang ke Jambi pada tanggal 11 Juli 2022 yakni tipe Jet T7-JAB. "Private jet T7-JAB diketahui sering dipakai oleh seorang bos perusahaan, yang juga mantan narapidana kasus korupsi sekaligus pemilik hotel di Bali, dalam penerbangan bisnis Jakarta-Bali," kata Sugeng.

"Timsus bentukan Kapolri perlu menelusuri hubungan tali temali antara "Kaisar Sambo", dana judi online sebesar Rp 155 Triliun milik Konsorsium 303, dengan dua orang sipil dalam kaitan pemberian dukungan kepada pencalonan capres tertentu pada 2024 di mana Irjen Ferdy Sambo ingin menjadi Kapolrinya," tambahnya.

Terlebih, Polri saat ini tengah berbenah bersih-bersih di internalnya. Untuk itu, IPW meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengusut peran Ferdy Sambo dalam kaitan dugaan penerimaan gratifikasi. "Karenanya KPK juga harus memeriksa terkait gratifikasi pesawat jet," pungkas Sugeng.