Masinton Bakal Dijatuhi Sanksi, Imbas Komentari Pernyataan Sekjen PDI-P Soal PKS dan Demokrat

TRIBUN-MEDAN.com - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu bakal mendapat sanksi berupa surat teguran dari partainya, imbas mengomentari penyataan Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.

Sanksi tersebut diberikan, karena Masinton berbicara ke publik, yang dinilai bukan merupakan ruang lingkup tanggung jawabnya.

Diketahui pada Jumat (24/6/2022) kemarin, Masinton menepis pernyataan Hasto soal koalisi dengan partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Baca juga: Hasto Ungkap Megawati Beri Arahan Khusus untuk Ganjar, Diminta Disiplin Terkait Pilpres 2024

Hasto Kristiyanto mengatakan, Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan partai dan akan mendapatkan teguran.

"Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto di sela Festival Bakar Ikan Nusantara di Hall B, Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Hasto menegaskan, setiap anggota PDI-P harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya.

"Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," tambahnya.

Sikap PDI-P, ditegaskan kembali oleh Hasto bahwa sulit membangun kerjasama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik tersebut telah melihat seluruh kebijakan.

Sementara, Masinton Jumat kemarin menyebut pernyataan Hasto mengenai kecilnya kemungkinan peluang PDI-P menjalin kerja sama politik dengan PKS dan Partai Demokrat dalam Pilpres mendatang, hanya merupakan pandangan pribadi.

Baca juga: Jokowi dan Megawati Bertemu Sebelum Pelantikan BPIP, Hasto Tegaskan Tak Ada Masalah Antara Keduanya

"Sehingga itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerjasama. Ada yang berbeda," ujar Hasto.

Dijelaskan Hasto, untuk memahami sikap politik PDI-P soal koalisi dengan PKS dan PD dalam Pilpres, Hasto mengatakan pihaknya menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan.

Apalagi, Hasto menyoroti di dalam pidato Rakernas PKS, banyak kritik dari partai itu terhadap Pemerintahan Jokowi.

Dan PDI-P bisa memahaminya sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan.

Hal itu dianggap sebagai bagian dari check and balance.

“Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDI-P, red), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS.