Bupati Simalungun Minta PT TPL Tuntaskan Tanggung Jawab ke Masyarakat

TRIBUN-MEDAN.COM,SIMALUNGUN- Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga menaruh apresiasi atas permintaan warga Sipolha Horisan dan Nagori Tambun Raya, Kecamatan Pematang Sidamanik yang menuntut PT Toba Pulp Lestari menjalankan tanggung jawab lingkungannya selama ini.

RHS, sapaannya, meminta perusahaan bubur kertas itu memenuhi tuntutan tersebut.

“Karena tuntutan masyarakat, saya kira tidak terlalu muluk-muluk. Dan kita hadir di sini tidak menyalahkan siapa-siapa, karena Kabupaten Simalungun juga membutuhkan investor untuk dapat menyerap tenaga kerja dari daerah ini,” kata Bupati.

Namun demikian, ujar RHS, Pemkab Simalungun juga berharap kehadiran perusahaan-perusahaan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan melakukan konservasi lingkungan.

Kemarin, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga bersama Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani didamping perwakilan manajemen PT Toba Pulp Lestari (TPL) telah menemui masyarakat Kelurahan Sipolha Horisan dan Nagori Tambun Raya, Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, Kamis (23/6/2022).

Masyarakat setempat menggelar aksi damai, menerangkan, beberapa tahun terakhir masyarakat sangat menderita atas gagal panennya seluruh tanaman karena diserang satwa liar seperti, kera, monyet dan babi hutan, dan dampak serangan hama satwa liar itu  semakin mempersulit perekonomian masyarakat. 

Bahkan, akibat keterpurukan ekonomi, banyak anak-anak nyaris putus sekolah.

Menurut masyarakat hal ini terjadi akibat bergantinya hutan heterogen menjadi homogen atau hutan tanaman industri (HTI). 

Bergantinya alih fungsi hutan alami menjadi hutan eucalyptus menyebabkan hilangnya rumah dan rantai makanan bagi kawanan kera/monyet dan babi hutan.

Dengan demikian kawanan ini bermigrasi masuk ke perladangan bahkan ke pemukiman masyarakat untuk mencari “rumah baru” dan makanan.

Selain bermigrasinya kawanan satwa liar di areal lahan pertanian masyarakat, dampak negatif yang langsung dirasakan masyarakat adalah mengecilnya mata-mata air yang bersumber dari kawasan hutan.

Menurut pengakuan masyarakat aliran air tidak hanya mengecil, dimusim kemarau dapat mengalami pengeringan (mati).

“Padahal, jauh sebelum dilakukannya alih fungsi hutan di perbukitan Sipolha-Tambun Raya, mata-mata air tersebut tidak pernah kering walaupun musim kemarau panjang,” kata warga.

Padahal dengan adanya mata-mata air tersebut, selain menjadi air minum yang langsung disalurkan ke rumah-rumah penduduk, air mampu menjawab kebutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Adapaun tuntutan masyarakat antara lain, PT TPL harus memberikan kompensasi kepada masyarakat Tambun Raya – Sipolha, TPL harus segera dan serius menanggulangi hama yang dimaskudkan di atas, TPL harus memastikan CSR perusahaannya dapat dinikmati masyarakat Tambun Raya – Sipolha dengan membangun fasilitas-fasilitas umum yang bermanfaat untuk kemajuan serta pemberian bantuan yang mendukung perekonomian masyarakat.

Selain itu masyarakat juga menuntut agar TPL membuat foodforest minimal 10 ha sepanjang Tambun Raya – Sipolha, TPL harus membuat penghijauan di sekitar daerah aliran sungai, TPL harus memberdayakan masyarakat dengan menyediakan lahan, bibit, dan biaya perawatan tanaman selama lima tahun yang juga diperuntukkan bagi satwa liar.

Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani mendukung penuh apa yang menjadi tuntutan masyarakat.

Menurutnya, tuntutan yang diajukan masyarakat Tambun Raya tidak berlebihan.

Terlebih untuk keberlangsungan hidup dari pertanian, diminta PT TPL bisa memberikan solusi terbaik untuk mencegah hama monyet dan babi hutan masuk ke areal lingkup pertanian masyarakat.

“Kita salut dan apresiasi aksi yang dilakukan masyarakat. Dan kita juga menyampaikan agar pihak PT TPL mengakomodir ataupun memberikan solusi atas permintaan ataupun tuntutan masyarakat,” tandas Timbul.(alj/tribun-medan.com)