PENGURUS PSMS Medan Konflik Terus, Bukannya Berdamai, Gubernur Malah Mau Tempuh Jalur Hukum

TRIBUN-MEDAN.com - Konflik di kepengurusan PSMS Medan masih belum berdamai dan teranyar Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang selaku pemilik saham terbesar mau menempuh jalur hukum.

Alih-alih mau lihat PSMS Medan promosi ke kasta tertinggi di Liga 1, konflik pengurus PSMS Medan masih berlanjut.

Sebelumnya, PSMS Medan sempat ribut soal logo PSMS Medan. Seiring waktu berjalan masalah tersebut selesai.

Saat ini pengurus PSMS Medan masih bersitegang soal jajaran kepengurusan manajemen yang baru dibentuk.

Kodrat Shah yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu pemegang saham terbesar merasa tidak dilibatkan.

PT Kinantan Medan Indonesia sebagai lembaga yang menaungi klub PSMS Medan telah membentuk susunan kepengurusan manajemen yang baru.

Langkah ini disebut-sebut sebagai persiapan menatap Liga 2 yang akan datang.

Baca juga: Siapkan Kematangan Skuat, PSMS Medan Akan TC di Berastagi

Setelah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa hari lalu, PT Kinantan Medan Indonesia akhirnya mengumumkan penunjukan direktur baru dan jajaran manajemen tim.

Selain itu, PT Kinantan Medan Indonesia juga mengumumkan susunan terbaru manajemen klub berjuluk 'Ayam Kinantan' itu.

Teranyar, situasi memanas lagi setelah tahu Kongres PSSI yang digelar di Bandung pihak Kodrat Shah yang diperbolehkan masuk.

Sedangkan kubu Edy Rahmyadi yang diwakilkan Mulyadi Simatupang sebagai manajer tak bisa masuk dalam kongres.

Terkait hal itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi akan menempuh jalur hukum lantaran manajemen PSMS yang baru saja disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Maret 2022 lalu justru tidak diperbolehkan ikut Kongres PSSI di Bandung.

"Tidak ada alasan tidak diterima, itukan soal keabsahan. PSMS itu kan organisasi olahraga, yang diatur secara PT, diawali dari lima perserikatan sepak bolah di Indonesia," ungkap Edy baru-baru ini.

Baca juga: MANAJEMEN PSMS Tak Diikutkan Kongres PSSI, Gubernur Edy Rahmayadi Akan Tempuh Jalur Hukum

Pemegang saham PSMS sebesar 51 persen itu menegaskan bahwa tindakan tidak memperbolehkan manajemen PSMS untuk mengikuti Kongres PSSI adalah pelanggaran.

"PSMS sudah berubah menjadi PT, PT itu setiap tahun wajib melakukan RUPS, nah RUPS kemarin sudah dilakukan, saya tak tahu sudah sampai mana. Tapi saya dengar bahwa tak boleh (masuk), oh itu melanggar. Saya kan pemegang sahamPSMS, pasti saya melakukan tindakan hukum," katanya.