Bupati Pakpak Bharat Hadiri Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran se-Sumatera Utara

TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota dan pembangunan infrastuktur di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (31/5/2022).

Rapat koordinasi yang dibuka langsung Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi ini dihadiri Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara, para Bupati/Walikota se Sumatera Utara serta sejumlah undangan lainnya.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi wahana peningkatan pengetahuan dengan tujuan untuk mempercepat realisasi APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

Dengan harapan pelaksanaan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan ini Pangdam berharap seluruh peserta yang hadir kiranya dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan dilandasi dengan ketulusan, kemudian dapat saling tukar informasi untuk mengatasi kendala yang ada di lapangan.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam arahannya mengatakan akan mendorong Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh kabupaten/kota di Sumut tahun 2022, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dengan meraih WTP berarti para pemegang kebijakan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya,"ujar Gubernur.

Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP dari BPK terus meningkat.

Pada tahun 2017 ada 14 Pemda meraih WTP, 17 Pemda WDP dan 3 menerima opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Tahun 2018 meningkat menjadi 18 Pemda WTP, 13 WDP dan 3 TMP.

Pada tahun 2019 menjadi 21 Pemda WTP, 31 WDP.

Lalu, tahun 2020 kembali meningkat menjadi 24 WTP dan 10 WDP.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sendiri sudah delapan kali berturut-turut meraih opini WTP atas LKPD.

"Ini (WDP) kan persoalan tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi pertanggungjawabkanlah, sehingga selesai urusan, yang seperti ini saya minta segera selesai," kata Edy.

Sementara Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengapresiasi atas opini WTP yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari BPK.