Saat lengser dari jabatan Menpora pria yang juga sering disebut sebagai pakar telematika itu disinyalir membawa serta barang-barang perabotan saat pindah dari rumah dinas menteri.

Buntut dari kasus belanja perabotan rumah tangga oleh Kemenpora, ia disuruh mengembalikan aset negara sebanyak 3.226 barang. Semenjak kejadian itu pula, ia disuruh mundur dari posisi Waketum Partai Demokrat.

Sejak kejadian ia pun dijuluki dewa panci oleh duo Buzzer yakni Eko Kuntadhi dan Mazdho Pray.

Namun ia pun tak menyukai julukan tersebut, hingga kedua Buzzer dilaporkan ke Polda Metro Jaya. KRMT Roy Suryo merasa dirinya telah difitnah oleh dua buzzer tersebut. 

Jokowi Berulang Kali Tolak Tiga Periode

 Isu perpanjangan masa jabatan presiden muncul menyusul wacana penundaan Pemilu 2024.

Wacana penundaan pemilu kali pertama dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Dia mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang. Sementara, responden big data diklaim bisa mencapai angka 100 juta orang.

"Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tambah dia.

Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden.

Namun, ia menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu murni merupakan inisiatif dirinya.

Meski begitu, usulan tersebut lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara, lima parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan menolak. Sementara itu, Partai Gerindra belum memutuskan sikap.