Turki Cari Muka di Hadapan Petinggi NATO, Tak Mau Dianggap Memusuhi Vladimir Putin

TRIBUN-MEDAN.COM - Turki ingin merundingkan diakhirinya konflik di Ukraina.

Sementara beberapa anggota NATO lainnya ingin melihatnya berlarut-larut sebagai cara untuk merugikan Rusia.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Ankara Mevlut Cavusoglu pada hari Rabu dalam sebuah wawancara TV.

Dalam penampilan panjang di CNN Turki, Cavusoglu membahas keputusan Turki untuk tidak memberikan sanksi kepada Moskow dan mengapa pembicaraan Istanbul antara Rusia dan Ukraina gagal.

“Ada negara-negara di dalam NATO yang menginginkan perang Ukraina berlanjut. Mereka melihat kelanjutan perang sebagai pelemahan Rusia. Mereka tidak terlalu peduli dengan situasi di Ukraina,” kata Cavusoglu .

Meskipun dia tidak menyebutkan nama, Presiden AS Joe Biden mengatakan awal bulan ini bahwa konflik di Ukraina "bisa berlanjut untuk waktu yang lama," yang digaungkan oleh mantan kepala operasi Rusia CIA.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan setelah panggilan telepon dengan para pemimpin G7 pada hari Selasa bahwa Barat bersatu dalam tidak membiarkan Rusia menang dan bertekad untuk "terus mempersenjatai militer Ukraina sehingga dapat terus mempertahankan diri terhadap serangan [Rusia]."

Turki memutuskan tidak bergabung dengan sanksi melawan Rusia yang dipimpin AS karena mereka unilateral, tidak seperti "sanksi terikat yang diputuskan di PBB," ujar Cavusoglu kepada CNN Turki.

Ankara mengartikulasikan posisinya pada hari pertama konflik Ukraina, yaitu melanjutkan kontak diplomasi dengan kedua belah pihak sebagai "negara yang dipercaya kedua belah pihak."

Sementara Turki tidak mengharapkan banyak setelah pembicaraan Rusia-Ukraina pertama di Antalya, "harapan masih tinggi" setelah pembicaraan susulan di Istanbul, papar Cavusoglu.

Namun, Ukraina mengundurkan diri dari kesepakatan yang diraih setelah gambar-gambar tuduhan pembantaian massal di Bucha yang mana disebut Kiev dilakukan oleh tentara Rusia.

Moskow menyangkal tuduhan ini. Cavusogly juga menjelaskan permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk jaminan keamanan dari NATO.

“Tidak ada yang setuju dengan permintaan Zelensky untuk jaminan Pasal 5 NATO,” kata menteri itu, mengacu pada klausul pertahanan bersama aliansi yang terkenal itu.

“Tidak ada negara yang menerima proposal ini. AS, Inggris, dan Kanada juga tidak menerima ini. Tentu saja, Turki tidak menerima ini. Pada prinsipnya, tidak ada yang menentang jaminan ini, tetapi ketentuannya tidak jelas.”

Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan akhirnya pengakuan Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.