Plt Kadisdik Sumut Ancam Copot Kepala Sekolah yang Ketahuan 'Cuci' Rapot Siswa

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Lasro Marbun mengancam akan mencopot kepala sekolah yang melakukan praktik 'pencucian' rapot atau menambah dan mengurangi nilai dengan curang.

Hal ini disampaikan Lasro berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK) yang mulai digelar hari ini untuk tingkat SMA/SMK sederajat.

"Kalau ada guru atau kepsek ada yang main-main dengan ini kita akan ada sanksi, kepsek akan dicopot, kalau wali kelas akan rehat tidak mengajar. Jadi sangat tegas ini, tidak lagi kita bermain-main dengan istilah cuci rapot enggak boleh ada," ujar Lasro, Senin (18/4/2022).

Baca juga: BREAKINGNEWS Hari Ini Seluruh Siswa Kelas III di Sumut Adakan UAS, SMAN 1 Pakai Sistem USBK

Lasro mengatakan praktik penggelembungan nilai atau sering disebut cuci rapot ini sangat rentan terjadi khususnya saat momentum memasuki perguruan tinggi.

"Karena kan nanti nilai diakumulasi juga, tetap kita waspadai kalau ada niat menggelembungkan nilai itu tidak boleh. Jadi sistemnya tidak boleh pemeriksaan kerumah itu harus di sekolah diperiksa dan disaksikan secara bergiliran," ucapnya.

Menurut Lasro, pihaknya telah membentuk panitia di tingkat dinas untuk menghindari kecurangan terjadi.

Panitia di antaranya ada panitia pengawas di dinas, panita pengendali di cabang dinas atau cabdis lalu panitia pelaksana di sekolah.

Lasro mengatakan ada empat hal yang menjadi kunci pelaksanaan ujian bebas kecurangan.

Baca juga: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Ultimatum Sekolah Jangan Curang Saat Pelaksanaan UAS

"Jangan sampai ada kebocoran soal dan jangan sampai ada kebocoran jawaban soal. Lalu setelah ini kita akan jaga lagi jangan sampai ada pengurangan nilai dan jangan sampai ada penambahan nilai. Empat ini yang jadi kunci pelaksanaan ujian. Saya sudah bersurat kepada seluruh guru dan orang tua dan peserta didik," katanya.

Lasro juga mengaku sudah menyampaikan nomor WhatsApp pribadinya untuk menerima laporan jika ada dugaan pelanggaran sepanjang ujian dan PPDB.

"Mudah-mudahan kita sudah masif, bertingkat sistematis dan menyeluruh. Saya juga sudah sampaikan WA saya untuk tiga hal itu jika ada tindakan praduga potensial penyimpangan," pungkasnya.(cr14/tribun-medan.com)